KPK Telah Periksa 9 Saksi Perkuat Dugaan Pidana Mardani Maming

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sembilan saksi perkuat dugaan tindak pidana suap yang dilakukan Ketua Umum HIPMI Mardani Maming. Mardani diduga terlihat suap izin pertambangan saat menjadi Bupati Tanah Bumbu.

"Sejauh ini telah dipanggil sebagai saksi sekitar sembilan orang terdiri dari pihak swasta, ASN dan pengacara," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (30/6/2022).

Ali enggan membeberkan identitas para saksi yang telah dimintai keterangan oleh tim lembaga antirasuah. Namun, Ali memastikan keterangan mereka dibutuhkan untuk menguatkan tudingan penyidik kepada Maming.

"Keterangan para saksi tersebut menguatkan pembuktian unsur pasal dalam proses penyidikan perkara ini," kata Ali.

KPK juga sebelumnya menggeledah apartemen Bendahara Umum PBNU Mardani Maming, Selasa (28/6/2022). Apartemen tersebut diduga berada di lokasi Jakarta Pusat.

"Informasi yang kami peroleh, benar ada kegiatan dimaksud," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa 28 Juni 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pihaknya bekerja sesuai prosedur hukum yang berlaku dalam menjerat Bendahara Umum PBNU Mardani H. Maming.

Deputi Penindakan dan Ekseskusi Karyoto membantah pihak lembaga antirasuah mengkriminalisasi Mardani Maming yang juga Ketua Umum HIPMI. Karyoto memastikan, semua sama di mata hukum.

"Kemudian, masalah Mardani Maming, ya, di KPK ini tidak ada proses hukum yang spesial dan tidak spesial," ujar Karyoto dalam keterangannya, Selasa (28/6/2022).

Karyoto hanya memastikan pihaknya telah memiliki minimal dua alat bukti saat menjerat Mardani Maming. Hanya saja, sesuai keputusan pimpinan KPK, dirinya tidak bisa menjelaskan detail soal kasus ini.

Menurut Karyoto, dugaan tindak pidana yang dilakukan Mardani Maming akan dibeberkan saat upaya hukum paksa penangkapan atau penahanan.

"Dipenyelidikan kita tak boleh banyak bicara, dipenyidikan pun sebenarnya sebelum kita melakukan upaya paksa juga tidak boleh banyak bicara. Dipenuntutan nanti rekan-rekan bisa melihat langsung di persidangan," kata dia.

"Karena saya yakin semua persidangan tindak pidana korupsi tidak bersifat tertutup, semuanya terbuka," dia memungkasi.