KPK Perpanjang Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti

Oleh Fachrur Rozie pada 29 Jun 2022, 23:19 WIB
Diperbarui 29 Jun 2022, 23:20 WIB
FOTO: Masa Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang
Perbesar
Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/6/2022). KPK memperpanjang masa penahanan Haryadi Suyuti sebagai tersangka terkait dugaan suap izin pembangunan Apartemen di Pemkot Yogyakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti terkait kasus dugaan suap izin untuk memuluskan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro, Yogyakarta.

"Untuk kebutuhan melengkapi alat bukti maka tim penyidik KPK telah memperpanjang masa penahahan Tersangka HS (Haryadi Suyuti) dan kawan-kawan untuk waktu selama 40 hari ke depan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (29/6/2022).

Haryadi masih akan ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta Nurwidhihartana ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, sekretaris pribadi Haryadi bernama Triyanto Budi Yuwono di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan Vice President Real Estate Summarecon Agung Oon Nusihono di Rutan KPK pada Kavling C1

"Penahanan Rutan dilakukan sampai nanti tanggal 1 Agustus 2022," kata Ali.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta Nurwidhihartana, dan sekretaris pribadi Haryadi bernama Triyanto Budi Yuwono sebagai penerima suap.

Lalu tersangka pemberi suap yakni Vice President Real Estate Summarecon Agung Oon Nusihono.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi kasus dugaan suap Wali Kota Yogyakarta (2017-2022) Haryadi Suyuti (HS).

Menurut dia, kasus dimulai pada sekitar 2019. Saat itu, tersangka Oon Nusihono (ON) selaku Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk melalui Dandan Jaya selaku Dirut PT JOP (Java Orient Property), mengajukan permohonan IMB (izin mendirikan bangunan). PT JOP adalah anak usaha dari PT. Summarecon Agung Tbk.

"Mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta," kata Alex saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 3 Juni 2022.

 


Suap IMB Apartemen di Malioboro

FOTO: Masa Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang
Perbesar
Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/6/2022). Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan informasi perpanjangan masa penahanan Haryadi Suyuti sebagai tersangka dugaan suap izin pembangunan Apartemen di Pemkot Yogyakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Kemudian, kata Alex, proses permohonan izin berlanjut pada 2021 dan untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, Oon dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat selaku Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022.

"Diduga ada kesepakatan antara ON (Oon) dan HS (Haryadi) antara lain HS berkomitmen akan selalu 'mengawal' permohonan izin IMB dimaksud dengan memerintahkan Kadis PUPR untuk segera menerbitkan izin IMB dan dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama proses pengurusan izin berlangsung," beber Alex.

Dia mengungkap, dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan Dinas PUPR, ditemukan adanya beberapa syarat yang tidak terpenuh, yaitu terdapat ketidaksesuaian dasar aturan bangunan khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan.

Alex memastikan, Haryadi mengetahui terjadi kendala di lapangan. Dia pun menerbitkan surat rekomendasi yang mengakomodasi permohonan Oon dengan menyetujui tinggi bangunan melebihi batas aturan maksimal sehingga IMB dapat diterbitkan.

"Selama proses penerbitan izin IMB ini, diduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar sejumlah Rp 50 juta dari ON untuk HS melalui NWH (Nurwidhihartana), Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, dan TBY (Triyanto Budi Yuwono), Sekretaris Pribadi merangkap ajudan HS," bongkar Alex.

Atas skema tersebut, akhirnya pada 2022, IMB pembangunan Apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP bisa terbit dan pada 2 Juni 2022.

ON pun datang ke Yogyakarta untuk menemui HS di rumah dinas jabatan wali kota dan menyerahkan uang sejumlah sekitar USD 27.258.

"Uang itu dikemas dalam tas goodiebag melalui TBY sebagai orang kepercayaan HS dan sebagian uang tersebut juga diperuntukkan bagi NWH," tutup Alex.

 


Diperiksa KPK

FOTO: Masa Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang
Perbesar
Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/6/2022). KPK memperpanjang masa penahanan Haryadi Suyuti sebagai tersangka terkait dugaan suap izin pembangunan Apartemen di Pemkot Yogyakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton di Malioboro, Yogyakarta yang digarap anak usaha Summarecon Agung, PT Java Orient Property.

Untuk mendalami kasus tersebut, tim penyidik KPK menjadwalkan memeriksa para pejabat di Pemerintahan Kota (Pemkot) Yogyakarta.

Mereka yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Hari Setyawacono, Kepala Bidang Pengendalian Bangunan Gedung Dinas PUPKP Suko Darmanto, Koordinator Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Nur Sigit Edi Putranta.

Kemudian Analis Kebijakan Dinas PUPKP Moh. Nur Faiq, Analis Dokumen Perizinan Dinas PMPTSP C. Nurvita Herawati, dan Staf Pengendalian Bangunan Gedung Dinas PUPKP Sri Heru Wuryantoro alias Gatot.

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HS (Haryadi Suyuti-mantan Wali Kota Yogyakarta)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu 22 Juni 2022.

Infografis Ragam Tanggapan Dugaan Gratifikasi Komisioner KPK Lili Pintauli. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Ragam Tanggapan Dugaan Gratifikasi Komisioner KPK Lili Pintauli. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya