PDIP Kritik Distribusi Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi atau KTP

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan rakyat (DPR) Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus meminta Kemenko Maritim dan Investasi serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempertimbangkan kembali ide distribusi minyak goreng (migor) menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan nomor induk kependudukan (NIK).

Menurut dia, cara tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan dan merepotkan masyarakat serta berpotensi menyebabkan penyimpangan.

"Bayangkan orang datang ke tempat pembelian lalu ternyata aplikasi menunjukkan warna merah, pada saat yang sama banyak warga lain yang terlihat mampu ternyata dapat," kata Deddy dikutip dari siaran pers, Selasa (28/6/2022).

"Hal ini bisa berujung pada kegaduhan di lapangan, ujar Deddy. Harusnya mereka yang datang ke toko adalah mereka yang memang berhak," sambungnya.

Di sisi lain, kata dia, penggunaan KTP yang tidak mengacu pada Kartu Keluarga (KK) juga berpotensi menimbulkan gaduh karena volume yang ditetapkan cukup besar, yakni 10 kg/KTP per hari.

Hal ini bisa mendorong penimbunan dan alokasi di setiap titik itu habis dalam waktu singkat, sehingga tidak banyak bisa mendapatkan.

"Bisa saja terjadi karena selisih harga dengan minyak goreng kemasan masih cukup tinggi," ucap dia.

Deddy menilai cara terbaik adalah dengan membuat rantai distribusi yang benar dan memastikan pasokan lancar, sesuai kebutuhan di setiap daerah dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Terlebih, pasokan minyak goreng saat ini sudah melimpah.

"Saat ini yang terpenting adalah membanjiri pasar domestik dan memperlancar proses ekspor agar mekanisme pasar bekerja. Hal ini akan mendorong keseimbangan supply dan demand serta mendorong harga turun secara wajar," jelas Deddy.