Kemnaker Buka Peluang Banyak Kesempatan Program Pemagangan ke Jepang

Oleh Liputan6.com pada 27 Jun 2022, 23:09 WIB
Diperbarui 29 Jun 2022, 08:21 WIB
Dialog dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang. (Istimewa)
Perbesar
Dialog dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang. Namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.

Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan menegaskan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan AP2LN (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri) di Tokyo, Jepang.

"Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum baik bagi Kemnaker untuk terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," ujar Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (27/6/2022).

Dijelaskan Budi program pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih. Peserta pemagangan harus menguasai sisi keilmuan maupun etos kerja dan produktivitasnya.

"Sesungguhnya pelatihan kerja dengan pola pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati standar kompetensi industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global," kata Budi.

Menurut Budi Hartawan, setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-masing, tenaga kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya.

Budi Hartawan mengungkapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. "Saat ini sekitar 13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan kunker ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan perlindungan bagi pekerja.

Charles menambahkan angkatan kerja produktif yang meningkat, harus disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini. "Dan Jepang, sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan teknologi terbaik, dapat dijadikan mitra untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia," kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya