Ketua KPK Minta Kader PDIP Hindari Politik Berbiaya Tinggi

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi dan pembekalan antikorupsi kepada pengurus PDI Perjuangan dari tingkat pusat hingga daerah, lewat program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022.

Ketua KPK Firli Bahuri memimpin acara ini di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Rasuda Said, Jakarta Selatan, Senin (27/6/2022). Selain Firli, hadir juga Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Dian Novianti, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief, dan Kepala Satgas Sosialisasi dan Kampanye KPK Wuryono Prakoso.

Sementara jajaran DPP PDIP dipimpin oleh Sekjen Hasto Kristiyanto, Bendahara Umum Olly Dondokambey, dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, I Made Urip, Mindo Sianipar, dan Eriko Sotarduga.

Dalam sambutannya, Firli berharap kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini bisa menjalankan politik tanpa biaya tinggi. Menurut Firli, biaya tinggi dalam proses politik bisa menjadi awal terjadinya tindak pidana korupsi.

"Maka kami berharap seluruh kader partai melaksanakan politiknya tanpa biaya tinggi," ujar Firli, Senin (27/6/2022).

Firli membeberkan jalan panjang komitmen membebaskan Indonesia dari perilaku korupsi. Menurut Firli, perjalanan itu dimulai sejak para pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta hingga pada 2004, di era Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri, lahirlah UU Antikorupsi yang akhirnya membentuk KPK.

"Kalau kita melihat, sungguh besar keinginan dan komitmen pendiri bangsa agar bangsa bebas dari korupsi," kata Firli.

Firli menjelaskan berbagai langkah dan strategi utama KPK dalam menurunkan tingkat perilaku korupsi. Pertama adalah pencegahan dengan cara pendidikan masyarakat.

"Karena hanya dengan pendidikan kita mampu membangun budaya dan peradaban antikorupsi. Kita harus meningkatkan integritas. Dengan itu kita mengajak anak bangsa mewujudkan Indonesia bebas korupsi," kata Firli.

Yang kedua yakni pencegahan dengan melakukan perbaikan sistem. Firli kemudian mengajak seluruh kader partai, merumuskan sistem yang tak membuka celah korupsi.

"Maka itu parpol harus dibangun integritasnya, kita jaga dan bangun sistem agar tak terjadi korupsi," kata Firli.

Terakhir, yakni dengan penindakan. Firli mengatakan, penindakan dilakukan agar penyelenggara negara takut melakukan korupsi.