Polarisasi, Dari Jejak Digital Menuju Pemilu 2024

Oleh Liputan6.com pada 24 Jun 2022, 21:08 WIB
Diperbarui 24 Jun 2022, 21:08 WIB
Tak Mau Kalah dengan Suporter Bola, Peserta Parpol Bawa Poster Nomor Urut
Perbesar
Pendukung peserta partai politik PDIP, Demokrat, Gerindra dan Berkarya menunjukkan nomor parpol sambil yel-yel usai pengambilan nomor urut peserta pemilu 2019 di KPU, Jakarta, Minggu (18/2). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa hari lalu, polarisasi sempat trending di twitter. Beragam cuitan warga twitter mengulas terkait topik tersebut mulai dari alasan terjadinya polarisasi, hingga ajakan untuk sadar agar tidak terjadi lagi di tahun 2024 mendatang.

Polarisasi bukan fenomena baru dalam perpolitikan di Indonesia. Sejak 2014, polarisasi yang identik dengan politik identitas ini berlanjut hingga 2019. Hal ini kemudian menjadi satu perhatian khusus bagi dosen komunikasi digital di UPN Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto untuk menelaah data tersebut.

“Jadi kalau bicara masalah polarisasi atau pembelahan sosial di Indonesia, kalau kita lihat sejarahnya itu sejak pilihan presiden di 2014, terus kemudian menguat di pilkada 2017. Lalu terulang kembali dan tetap berjalan 2014 ke 2019 hingga sekarang masih berjalan ke arah 2024,” kata Irwan, Rabu (22/6/2022).

Lebih lanjut, polarisasi yang terbentuk oleh netizen salah satunya juga dapat terlihat dari ‘nama panggilan’ yang sudah melekat dan terus diperbincangkan oleh netizen. Penambangan data yang dilakukan pada periode 21–23 Juni 2022 setidaknya terdapat 13.380 cuitan yang mengandung keyword kadrun, cebong, buzzerrp, dan kampret.

“Terkait hashtag tersebut tiga hari saja sudah sedemikian banyak, dari jumlah kata yang disebut itu untuk kadrun 11.539, cebong 3867, buzzerrp 2200, kampret 2034. Artinya kadrun ini banyak disebut,” tambah Irwan.


3 Nama Teratas Menjadi Bahasan Netizen

Geliat Pesta Demokrasi 2024 mendatang sudah mulai terasa sejak saat ini. Pasalnya, agenda utama di pesta lima tahunan tersebut adalah memilih presiden yang baru. Maka nama-nama calon presiden sudah mulai menjadi perbincangan publik.

Dilihat dari data digital, obrolan yang terjadi di tengah warganet Twitter setidaknya terdapat 3 nama teratas yang peringkatnya fluktuatif. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

“Kalau menggunakan keyword capres dalam periode 21-23 Juni 2022 terjaring 10.196 tweet. Dengan Anies disebut sebanyak 5871 kali, Ganjar 3445, dan Prabowo 810 kali,” terang Irwan sembari menunjukkan data yang sudah ditambang.

Namun, yang perlu diperhatikan, banyak disebut itu belum tentu selalu baik. Bisa jadi disebutnya dalam konteks negatif.

“Karena memang dalam big data bisa dilihat real time, bagaimana digital activismnya pergerakan waktu-ke waktu dari netizen terkait apa yang sedang dibicarakan. Kalau misalkan kita ingin menegtahui capres ya akan tahun siapa capres yang sering disebut oleh netizen,” tutupnya.


Preventif Menuju Pemilu 2024

Sementara itu, ketika berbicara polarisasi itu sendiri, pada dasarnya dapat dilihat dari konteks politik identitas yang sudah dibangun di awal. Sehingga pada akhirnya menyebabkan masyarakat menjadi terbelah.

“Pembelahan sosial yang terjadi di masyarakat menjadi terpelihara sebetulnya karena ada pihak-pihak yang diuntungkan dan pada akhirnya terus melahirkan ujaran-ujaran kebencian, banyak hoax, dan negative digital activism," jelas Founder Asigta tersebut.

Sehingga memerlukan langkah konkret untuk mencegah maraknya persebaran hoaks dan ujaran kebencian saat pesta demokrasi mendatang. Yang menjadi menarik ketika pemilihan presiden di tahun 2024 ini adalah dominasi generasi milenial.

“Generasi yang perlu diwaspadai karena di dalamnya terdapat kluster-kluster tersendiri yang memiliki digital activism yang berbeda dan perlu pendekatan khusus,” tambahnya.

Polarisasi politik identititas akan tetap ada seiring dengan bagaimana perkembangan polarisasi yang masih saja terpelihara sejak 2019.

Irwan memberikan satu usulan solusi untuk mengantisipasi hoax di 2024. Apabila hendak melakukan edukasi seharusnya bisa disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kluster.

“Saat ini kalau melihat arah ke depan dalam rangka untuk bagaimana kita merawat kebhinnekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya berazaskan Pancasila harus teredukasi dengan benar dengan cara yang harusnya disesuaikam dengan karakteristisk kluster-kluster yang ada,” tutur Irwan.

“Hal-hal tersebut harus jadi perhatian khusus pemerintah dalam hal ini untuk melakukan sosialisai terkait konteks literasi digital,” tutupnya.

Tahun 2024 disebut oleh Direktur Eksekutif Center of Youth Research (CYPR) Dedek Prayudi akan menjadi puncak bonus demografi dimana usia produksif (15-60 tahun) lebih besar daripada usia non produktif.

“Bonus demografi itu seperti pisau bermata dua. Yang pertama jendela peluang, yang kedua bencana,” ujarnya. Usia produktif juga masuk dalam kategori usia milenial. Jadi, menaruh perhatian khusus dalam tahap edukasi antisipasi hoax 2024 mendatang sangat penting.

(Belinda Firda)

Infografis Polri Bentuk Satgas Nusantara Cegah Polarisasi Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Perbesar
Infografis Polri Bentuk Satgas Nusantara Cegah Polarisasi Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya