Sri Lanka Bangkrut, Simak 5 Negara Lain yang Pernah Alami Nasib Serupa

Dari luar, Ekuador tampak sebagai negara yang unik dengan pergantian presiden sebanyak enam kali dalam empat tahun saja. Faktanya, Ekuador memang terjerat ajaran-ajaran neo-liberal yang didesak Amerika Serikat (AS).

Setelah mengadopsi sejumlah resep dari IMF dan Bank Dunia, perekonomian Ekuador tak kunjung membaik. Depresi ekonomi yang dialaminya menuntut Ekuador harus melakukan pinjaman besar-besaran.

Selama sepuluh tahun sejak awal 1990, setiap krisis mengharuskan Ekuador melakukan pinjaman baru, penghematan besar-besaran dan privatisasi pada sejumlah perusahaan yang sebenarnya dapat memberikan keuntungan luar biasa.

Pada 1990-an, jumlah pengangguran di Ekuador melejit hingga 80 persen. Meningkatnya biaya produksi dan turunnya harga produk akibat impor murah memukul perekonomian masyarakat dan para petani kesulitan menjual hasil taninya.

Pada 1999, dengan kondisi perekonomian yang terus menerus dilanda krisis, para elit Ekuador justru semakin sering berspekulasi. Sejumlah komoditas menjadi langka dan membuat para elit menjarah kas negara.

Beberapa pejabat mendapat kucuran dana yang ditransfer dari pinjaman Bank Dunia hingga berjumlah jutaan dolar. Dana dari pinjaman tersebut mengalur ke sejumlah rekening luar negeri di Miami.

Para calon presiden yang berjanji mengakhiri korupsi dan menyediakan lapangan kerja saat kampanye selalu berhasil mencuri perhatian masyarakat. Kekacauan domestik juga tak terhindarkan kala itu.

Pemogokan umum dan demonstrasi massa menjadi norma di saat rakyat terus merasa kecewa dengan sistem pemilihan yang tunduk pada Washington. Pada pertengahan 1999, kas negara Ekuador akhirnya habis. Negara di kawasan Amerika Selatan itu dinyatakan bangkrut.

Pada 2008, untuk kedua kalinya perekonomian Ekuador terjungkal dan terjebak ancaman kebangkrutan dalam sepuluh tahun terakhir. Ekuador saat itu terlilit utang sebesar US$ 10 miliar pada para pemegang obligasi, kreditor multilateral dan pada pemerintahan di sejumlah negara.

Saat gagal bayar utang pada 2008, Presiden Ekuador Rafael Correa menyebutkan utang negaranya sebagai bentuk pelanggaran moral dan tak bisa dilegitimasi. Utang negara di masa lalu disebabkan serangkaian aksi korupsi pemerintah sebelumnya.

Tahun ini, utang Ekuador tercatat mencapai 24,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Utangnya terus bertambah sejak gagal bayar enam tahun silam.

Meski demikian, menurut data IMF, pertumbuhan ekonomi Ekuador tercatat sehat dalam beberapa tahun terakhir. PDB-nya tumbuh 5,1 persen pada 2012 dan sekitar 4,2 persen tahun lalu.

Pada 2014, PDB-nya diprediksi bertahan di level 4,2 persen.

Pada 2001, Argentina dinyatakan bangkrut gara-gara gagal bayar utang negara USD 100 miliar. Semua ini berawal dari kebijakan Pemerintah Argentina yang mematok USD 1 sama dengan 1 peso Argentina. Berbagai langkah restrukturisasi pun dilakukan oleh Argentina.

Tercatat, pada 2005 dan 2010 negara tersebut mengumpulkan para kreditornya untuk membahas restrukturisasi utang yang nilainya mencapai USD 100 miliar tersebut.

Sebagian besar kreditor setuju untuk menerima skema restrukturisasi yang ditawarkan oleh Argentina. Dalam kasus tersebut, Argentina berhasil melakukan restrukturisasi utang dengan diskonto utang sebesar 70 persen. Artinya, utang Argentina hanya tersisa kurang lebih sebesar USD 30 miliar.

Pada 2018, pemerintah Argentina secara tak terduga mengajukan pinjaman awal USD 50 miliar atau sekitar Rp 729,69 triliun (asumsi kurs Rp 14.593 per dolar Amerika Serikat) dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

Hal itu didorong krisis ekonomi yang terjadi. Krisis ekonomi sebabkan inflasi merajalela. Nilai tukar peso Argentina melemah 40 persen sepanjang 2018.

Pada 2008, Zimbabwe, salah satu negara di kawasan Afrika juga mencatatkan kisah kelam dalam sejarah perekonomiannya.

Kala itu, salah satu negara miskin di Afrika ini terlilit utang sebesar USD 4,5 miliar.

Dengan kondisi ekonomi yang buruk, pemerintahnya juga harus berjuang mengatasi tingkat pengangguran yang semakin tak terkendali hingga mencapai 80 persen.

Pada 2008, Zimbabwe memang benar-benar mengalami kejatuhan perekonomian dan berdampak sangat luas pada hampir seluruh masyarakatnya. Masyarakat Zimbabwe mulai berhenti menggunakan bank.

Tak hanya itu, penduduk Zimbabwe berhenti membayar pajak dan tak lagi menggunakan mata uang nasional sebagai alat transaksi jual belinya.

Parahnya, sebuah studi yang digelar Yale University menunjukkan, Zimbabwe sebagai negara dengan kemerosotan ekonomi tercepat di dunia.

Krisis Venezuela juga karena terlilit utang. Menurut Bank Sentral Venezuela, utang luar negeri negara Venezuela pada tahun 2014 meliputi utang publik Venezuela.

Utang tersebut mewakili 55 persen dari semuanya dan apa yang terutang dalam bentuk obligasi utang domestik dan luar negeri, tagihan treasury dan pinjaman bank.

Kemudian utang keuangan PDVSA sebanyak 21 persen. Utang luar negeri sebanyak 15 persen melalui pembiayaan diperoleh melalui dana China. Lalu utang CADIVI sebanyak 9 persen. Ini adalah utang non-keuangan CADIVI (mata uang untuk impor, dividen, pendapatan dan jasa secara umum).

Pada bulan November 2017, The Economist memperkirakan utang Venezuela mencapai USD 105 miliar dan cadangannya sebesar USD 10 miliar.

Yunani secara resmi telah menyandang status negara bangkrut sejak 30 Juni 2015 lalu. Total utang Yunani sendiri sejauh ini tercatat berjumlah USD 360 miliar atau setara Rp 5.255 triliun (kurs rupiah Rp 14.593).

Kondisi ini terlihat semakin parah saat gelandangan di Yunani semakin banyak, dan mereka sangat kelaparan.

Jumlah tunawisma atau gelandangan naik 40 persen, pemerintah Yunani memperkirakan ada sekitar 20.000 orang yang tidak punya rumah di Athena dari total 660.000 penduduk di daerah sana.

Naiknya angka gelandangan di Yunani disebut sebagai dampak krisis ekonomi yang melanda sejak 2010 silam. Angka pengangguran meroket dari 10,6 persen pada 2004 menjadi 26,5 persen pada 2014.

Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengungkapkan bahwa ekonomi negaranya telah bangkrut.

Sri Langka bangkrut ini terjadi setelah berbulan-bulan berjuang menghadapi kekurangan pasokan makanan, bahan bakar dan listrik.

Tak hanya kekurangan pasokan, PM Ranil Wickremesinghe mengatakan kepada Parlemen bahwa Sri Lanka juga menghadapi situasi yang jauh lebih serius, serta memperingatkan 'kemungkinan jatuh ke titik terendah'.

"Ekonomi kita benar-benar runtuh," kata PM Ranil Wickremesinghe, dikutip dari Associated Press, Kamis (23/6/2022).

Sri Lanka bangkrut dengah beban utang yang besar, kehilangan pendapatan pariwisata dan efek lain dari pandemi Covid-19, serta melonjaknya biaya komoditas.

Anjloknya ekonomi menyulitkan negara itu untuk mengimpor bensin, susu, gas untuk memasak hingga kertas toilet.

PM Wickremesinghe mengatakan Sri Lanka tidak dapat membeli bahan bakar impor karena hutang yang besar dari perusahaan minyaknya.

Perusahaan energi Sri Lanka, Ceylon Petroleum Corporation memiliki utang senilai USD 700 juta atau setara Rp 10,3 triliun.

"Akibatnya, tidak ada negara atau organisasi di dunia yang mau menyediakan bahan bakar untuk kami. Mereka bahkan enggan menyediakan bahan bakar untuk uang tunai," ungkap PM Wickremesinghe

Masyarakat kelas menengah termasuk di antara masyarakat yang terdampak bangkrutnya Sri Lanka, yang diperkirakan mencapai 15 hingga 20 persen dari populasi perkotaan negara itu.

Adapun tingkat inflasi untuk makanan di Sri Lanka yang mencapai 57 persen.

Bantuan penanganan krisis di Sri Lanka telah datang dari India, melalui jalur kredit senilai USD 4 miliar atau setara Rp. 59,2 triliun. Namun Wickremesinghe melihat bantuan dari India tidak akan membuat Sri Lanka bertahan dalam waktu yang lama.

Selain dari India, Sri Lanka bantuan lainnya juga datang dari Bank Dunia sebesar USD 300 juta hingga USD 600 juta (Rp. 8,8 triliun) untuk membeli obat-obatan dan barang-barang penting lainnya.

Sri Lanka sebelumnya mengumumkan bahwa mereka menangguhkan pembayaran utang luar negeri sebesar USD 7 miliar yang jatuh tempo tahun ini, sambil menunggu hasil negosiasi dengan Dana Moneter Internasional mengenai paket penyelamatan ekonomi.

Diketahui, Sri Lanka memiliki utang rata-rata USD 5 miliar atau Rp. 74,1 triliun per tahun hingga 2026.

PM Wickremesinghe mengatakan bantuan IMF tampaknya menjadi satu-satunya pilihan negara itu sekarang.

Pejabat dari badan tersebut kini sedang mengunjungi Sri Lanka untuk membahas gagasan tersebut. Kesepakatan tingkat staf kemungkinan akan dicapai pada akhir Juli 2022.

"Kami telah menyelesaikan diskusi awal, dan kami telah bertukar pikiran di berbagai sektor," kata PM Wickremesighe.

Perwakilan penasihat keuangan dan hukum pemerintah untuk restrukturisasi utang juga mengunjungi Sri Lanka, dan tim dari Departemen Keuangan AS akan tiba minggu depan, menurut keterangan PM Wickremesighe.