DPD RI Tolak Swastanisasi Pengelolaan Bongkar Muat Pelabuhan

Liputan6.com, Jakarta Upaya swastanisasi pengelolaan bongkar muat pelabuhan di seluruh Indonesia ditentang oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Menurut Ketua Komite I DPD RI, Fahrur Razi, swastanisasi sangat berbahaya bagi koperasi di pelabuhan Indonesia.

"Koperasi ini harus kita lindungi dan harus kita perkuat dengan meningkatkan kapasitas ketenagakerjaan maupun digitalisasi," kata Fahrur Razi kepada wartawan, Rabu (22/6/2022).

Fahrur menilai, ada upaya yang mengancam koperasi-koperasi yang ada di seluruh pelabuhan Indonesia. Untuk itu, dikatakannya, negara sebenarnya harus hadir melindungi.

Berdasarkan data yang diterima DPD, anggota koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) itu lebih dari 837.000 orang.

"Kalau koperasi ini dihapus atau dilakukan swastanisasi, bagaimana nasib anggota koperasi TKBM dan keluarganya," ujarnya usai pembukaan Rapat Tahunan Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan Seluruh Indonesia.

Dirinya menegaskan, DPD tetap akan melawan jika koperasi TKBM itu dicabut. Karena baginya, perbuatan itu membahayakan induk koperasi TKBM dan koperasi lainnya yang ada di Indonesia.

"Kita akan melakukan perlawanan dan kita akan mengundang Menteri Perhubungan, Menkop UKM dan Menteri Tenaga Kerja untuk mempertanyakan persoalan ini," katanya.

Upaya swastanisasi bongkar muat pelabuhan disinyalir ada permainan. Menurut Fahrur, terkait dengan adanya biaya tinggi dan persoalan lainnya dapat diselesaikan secara bijak oleh koperasi, operator pelabuhan, dan pemerintah.

"Kalau ada persoalan dan sebagainya harus kita selesaikan, jangan membubarkan koperasi. Harusnya, koperasi ini diperkuat oleh sumber daya, digitalisasi dan infrastruktur," ucapnya.