Polisi Segera Gelar Pekara Tentukan Status Hukum WN Tiongkok yang Diduga Perkosa WNI

Oleh Ady Anugrahadi pada 22 Jun 2022, 15:23 WIB
Diperbarui 22 Jun 2022, 15:23 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. (Liputan6.com/ Ady Anugrahadi)
Perbesar
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan (Liputan6.com/ Ady Anugrahadi)

 

Liputan6.com, Jakarta - Polisi segera mengadakan gelar perkara terhadap laporan seorang WNI yang mengaku menjadi korban pemerkosaan WN Tiongkok.

Kasus ini dilaporkan oleh IK (30) ke Polda Metro Jaya pada 2 April 2022. Adapun laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/ 1695/IV/2022/SPKT/ Polda Metro Jaya tertanggal 2 April 2022.

"Penyidik akan melakukan gelar perkara sesuai prosedur untuk menaikkan statusnya ke proses penyidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, Rabu (22/6/2022).

Zulpan menerangkan, penyidik sebenarnya telah melayangkan dua kali surat panggilan kepada pihak pelapor. Namun, tak pernah digubris.

Karena dua kali mangkir dari panggilan kepolisian, maka kata Zulpan mekanismenya segera melakukan gelar perkara untuk menaikkan status dari tahap penyelidikan menjadi ke tahap penyidikan

"Jadi betul itu, sudah dua kali dipanggil tidak hadir. Sementara iya (masih saksi). Tapi kalau sudah penyidikan kan berarti ada tersangka. Karena dua kali tidak hadir," ujar dia.

Sebelumnya, IK menceritakan awal pertemuannya dengan WN Tiongkok inisial K hingga terjadinya pemerkosaan.

Korban mengaku butuh waktu panjang dan persiapan matang untuk berbicara terus terang di hadapan media. Apalagi kejadian pemerkosaan yang menimpannya berdampak pada kondisi psikologisnya.

Menurut IK, keberanian tersebut muncul setelah pihak kepolisian dinilai lamban dalam menangani perkara ini.

"Saya tidak sangka harus mengutarakan ini depan media, butuh kekuatan mental jelaskan di media," kata IK memulai perbincangan, Senin (20/6/2022).

 

 


Awal Kenal Lewat Media Sosial

IK mengenal K, terduga pelaku pemerkosaan berawal dari media sosial pada 2020 silam. Selama hampir empat bulan, keduanya intens menjalin komunikasi melalui aplikasi pesan singkat.

K ia kenal bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi asal Tiongkok yang berada di Indonesia. Singkat cerita, IK bertemu dengan K pertama kalinya di sebuah restoran.

Hingga dua kali bertemu, saat itu IK mengaku tak menaruh rasa curiga sedikit pun. Apalagi, secara penampilan, K terlihat seperti seorang intelektual.

"Kami berkomunikasi 4 bulan tatap wajah. Sempat bertemu di restoran tidak ada gelagat jahat dari K," ucap IK.

Petaka pun datang pada pertemuan ketiga sekitar Juli 2020. IK diajak makan di restoran. Namun, diperjalanan K malah berubah haluan.

K malah mengajak ke apartemen di kawasan Jakarta Barat. Dalih K saat itu mengingat situasi sedang Covid-19. Sementara, kalau makan di restoran hanya diberi waktu 30 menit.

"Udah, kata dia makan di apartemen saja, dia (K) masak," kata IK mengulang percakapan waktu itu.

 


Laporannya Tak Digubris Polisi

IK yang berprasangka baik pada K menuruti permintaannya. Tak disangka, pada pertemuan tersebut menjadi pengalaman pahit. Pelaku memperkosanya.

Hasil visum terdapat luka robek cukup parah pada bagian organ vital. Bukti visum atau medis turut dilampirkan ke dalam laporan polisi. "Pada bagian sensitif sampai dijahit beberapa jahitan," ucap IK.

Seusai kejadian itu, IK sebenarnya telah mendatangi salah satu kantor polisi di wilayah Jakarta Barat. Maksudnya, mengadu atas apa yang dialami. Namun, IK mengaku malah diajak berdamai karena dinilai kurang cukup bukti.

Menurut IK, oknum petugas juga memintanya menerima sejumlah dana yang sempat ditawarkan oleh penasihat hukum K.

"Saya disuruh cabut laporan, kalau tidak, akan dilaporkan balik atas dasar pemerasan," ujar IK.

Mendengar hal itu, IK mengaku stres dan tertekan. Ia tersinggung atas ucapan itu. "Kok saya diganjar sedemikian," ujar dia.

IK kini berharap penuh pada penyidik di Polda Metro Jaya memproses laporannya. Dia mengaku telah diperiksa sebagai pelapor, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya lagi.

Sementara itu, Penasihat Hukum IK, Prabowo menerangkan, penanganan lamban karena pihak kepolisian masih menunggu penjelasan dari tim dokter yang mengeluarkan hasil visum.

Prabowo mengatakan, kepolisian mengajukan dokter sebagai saksi ahli. Sementara itu, kepolisian juga mengalami kendala memanggil terlapor.

"Sudah dua kali sudah dipanggil tidak datang, tidak ada pengacara terlapor yang menghubungi," jelas dia.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya