Peraturan Kapolri Baru, Bisa Ajukan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Kode Etik

Kapolri raker dengan komisi III — Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberi paparan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022). Raker terkait evaluasi kinerja dan capaian Polri selama tahun 2021, serta rencana penggunaan anggaran 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini, aturan yang ditambahkan terkait pembentukkan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau KKEP Banding dan mekanisme pengajuan PK atau Peninjauan Kembali atas putusan sidang Kode Etik Profesi Polri.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan penerbitan Perkap Nomor 7 Tahun 2022. "Sudah (terbit)," singkat Dedi saat dihubungi, Jumat (17/6/2022).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan revisi atas Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012.

Perkap ditandangani oleh Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo pada Selasa, 14 Juni 2022 setelah putusan sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap AKBP Brotoseno pada Oktober 2020 menuai polemik.

Adapun, bunyi putusan saat itu AKBP Brotoseno diberikan sanksi pemindahan tugas yang bersifat demosi dan diminta untuk meminta maaf kepada pimpinan Korps Bhayangkara.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tengah melakukan revisi Peraturan Kapolri (Perkap) agar dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) hasil sidang etik anggota, khususnya terhadap eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Raden Brotoseno yang ...

2 dari 3 halaman

Janji Kapolri Direvisi

Terkait hal ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kemudian melakukan revisi Peraturan Kapolri (Perkap) untuk dijadikan dasar mengajukan Peninjauan Kembali (PK) hasil sidang etik anggota, khususnya terhadap eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Raden Brotoseno yang merupakan mantan terpidana korupsi.

"Karena memang di dalam Perkap yang diatur di Perkap yang lama, Perkap 14 dan Perkap Nomor 19, itu memang tidak ada mekanisme untuk melakukan hal-hal terhadap sesuatu putusan yang terkait dengan kode etik yang dirasa mencederai rasa keadilan publik, khususnya terkait dengan masalah tindak pidana korupsi," tutur Listyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/6/2022).

3 dari 3 halaman

Dijadikan Peraturan Kepolisian

Nantinya, kata Listyo perubahan Perkap tersebut dijadikan satu dengan Peraturan Kepolisian (Perpol).

"Kami menambahkan klausa mekanisme peninjauan kembali terhadap putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh sidang kode etik, yang tentunya keputusan-keputusan tertentu," ujar Listyo.

"Dan tentunya ini akan memberikan ruang kepada saya selaku Kapolri untuk meminta adanya Peninjauan Kembali atau melaksanakan sidang Peninjauan Kembali terhadap putusan AKBP Brotoseno," kata Listyo menandaskan.

Brotoseno
Tokoh
Komisaris Polisi Brotoseno adalah mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikabarkan dekat dengan Angelina Sondakh
Lihat Selengkapnya
Brotoseno
Peraturan Kapolri
perkap
Kapolri
Polri

Ady Anugrahadi
Author
Putu Merta Surya Putra
Editor

Peraturan Kapolri Baru, Bisa Ajukan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Kode Etik

Gelar Bakti Kesehatan di Titik 0 IKN, Kapolri Gelorakan Visi Indonesia Emas 2045

Polemik AKBP Brotoseno, Mahfud MD Beberkan Hasil Koordinasinya dengan Kapolri

Polri Tunggu Hasil Revisi Perkap Sebelum Ajukan PK Kasus AKBP Brotoseno

Janji Kapolri Direvisi

Dijadikan Peraturan Kepolisian

Brotoseno

Peraturan Kapolri

perkap

Kapolri

Polri

Arus Balik, BPKH: 3.600 Pemudik Ikuti Program Balik Kerja Gratis ke Jabodetabek

KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Tersangka Korupsi Pemotongan Dana ASN

Pasca Serangan Udara Iran ke Israel, Kemlu Ingatkan WNI soal Penerbangan ke Timur Tengah

DPP Golkar Gelar Halal Bihalal, Luhut hingga Kaesang Hadir

Airlangga ke Mardiono: Kita Sudah 2 Tahun Bersama, Ujungnya Saja Pisah Sedikit

Arus Balik di Terminal Lebak Bulus Masih Sepi, Puncaknya Diprediksi Sabtu 20 April 2024

Gerindra Berharap PPP Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Tak Ada WFH, Heru Budi Akui ASN DKI Jakarta Masuk Kerja Sesuai Jadwal

Panglima TNI: Kemarin Danramil Saya Ditembak Dibacok, Persemayaman Jenazah pun Masih Diganggu

KPK Perpanjang Masa Tahanan Kepala BPPD Sidoarjo, Tersangka Korupsi Pemotongan Dana ASN

VIDEO: Rumah Relawan Prabowo-Gibran Disatroni Perampok, Satu TV dan Sejumlah Dokumen Dicuri

Puncak Arus Balik di Terminal Lebak Bulus Diprediksi Minggu 21 April 2024

Seorang Polisi di Yahukimo Papua Ditemukan Tewas dengan Luka Tusuk di Sekujur Tubuh

Survei BI: Konsumen Optimis Ekonomi Indonesia Makin Baik

120 Kata-Kata Wanita Memandang Fisik, Pesan tentang Cara Melihat Kualitas Pria

Lolly Datangi Rumah Nikita Mirzani Hingga Ngemis Waktu 10 Menit, Ingin Ketemu Ibunda dan Adik-adik

Kasus Istri Anggota TNI Viralkan Dugaan Perselingkuhan Suami Lewat Medsos, Justru Dikriminalisasi Jadi Pelanggaran UU ITE

Bila Terbukti Palsukan Pelat Dinas TNI, Pengemudi Fortuner Arogan Terancam Pidana

Pompa Bahan Bakar Bermasalah, Suzuki Indonesia Recall Jimny 3 Pintu

Libur Lebaran 2024 Usai, Kembali Produktif dengan 3 Fitur Ini di Smartphone

Luis Enrique Optimis PSG Bakal Menang Lawan Barcelona di Leg Kedua Liga Champions

Cek Fakta: Klarifikasi Menteri Pendidikan Ubah Seragam Sekolah

Serang Israel, Iran Bakal Hadapi Risiko Pembatasan Perdagangan

Telepon Ayah Minta Tolong, Anak Bungsu Saksikan Pembunuhan Sadis Ibu dan Saudaranya di Palembang