Mendagri Sebut Tak Akan Lagi Menunjuk Pj Kepala Daerah dari Kalangan TNI-Polri Aktif

Oleh Delvira Hutabarat pada 16 Jun 2022, 12:25 WIB
Diperbarui 16 Jun 2022, 12:25 WIB
Menteri Tito Rapat Kerja dengan Komisi II DPR
Perbesar
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2019). Rapat membahas pergeseran anggaran Kemendagri 2019 dan kebutuhan anggaran blangko e-KTP. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan ke depan pihaknya tidak akan lagi menunjuk Penjabat kepalda daerah (Pj) dari kalangan TNI-Polri aktif.

Tito mengklaim telah menerima aspirasi masyarakat agar mengutamakan pejabat sipil menjadi Pj. “Dari hasil diskusi itu ya, kita juga menangkap aspirasi dari civil society kita paham kita utamakan yang sipil, dan kemungkinan besar kita tidak akan melanjutkan dari TNI dan Polri aktif,” kata Tito Karnavian di Gedung Kemendagri, Kamis (16/6/2022).

Tito menyebut aturan mengenai utamakan penunjukkan Pj dari kalangan sipil sudah dibahas oleh Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kapolri.

Selain itu aturan juga akan dituangkan dalam aturan teknis Kemendagri yang tengah digodok oleh Kemendagri.

“Kita melihat ke depan kita dari hasil rapat berdama Menkopolhukam keinganan seperti itu, kita harga civil society jadi yang diajukan adalah pejabat sipil,” kata dia.

Tito lantas menjelaskan alasan pihaknya menunjuk Pj Bupati Seram Bagian Barat dari kalangan TNI-Polri aktif, yakni agar bisa atasi konflik batas desa.

“Seram bagian Barat ini saya diskusi dengan pak gubernur, harus diisi figur yang bisa atasi konflik,” kata dia.

“Sehingga kita minta nama dari BIN dan BIN memberikan figur yang dinggap kompeten yaitu Kabinda Sulteng, karena Sulteng pernah konflik dan dianggap pernah tangani konflik, maka diberi penugasan. Jadi karena kebutuhan waktu itu,” pungkas dia.


Soal Beredar Nama Pj Gubernur DKI, Wagub DKI: Kita Tunggu Arahan Presiden

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria belum mau berkomentar lebih jauh soal nama-nama yang beredar sebagai kandidat Penjabat (Pj) Gubernur DKI. Dia pun memilih menunggu hasil resmi dari pemerintah terkait siapa yang gantikan Anies Baswedan nantinya.

"Tentu nanti, menunggu arahan dari Bapak Presiden Jokowi. Jadi kami dari Pemprov DKI akan mendukung siapa nanti yang ditunjuk Bapak Presiden sebagai penjabat gubernur," kata Riza di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Sebab, Riza mengatakan terkait siapa kandidat yang bakal menggantikan posisi DKI-1 itu sepenuhnya berada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

"Ya nama-sama pejabat yang potensi menggantikan Gubernur DKI, itu kewenangan daripada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Sebelumnya, tiga nama yakni Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono yang sebelumnya sempat menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) periode 2015-2017.

Selain itu, ada juga Sekretaris Daerah DKI yang saat ini menjabat, yakni Marullah Matali dan Deputi IV Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro yang sebelumnya sempat menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, 2016-2017 sempat disebut jadi kandidat untuk menjabat sebagai PJ Gubernur.

Demikian hal itu disampaikan, Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani bahwa nama yang beredar menggantikan Anies Baswedan ketiganya memiliki reputasi baik terutama soal kepemimpinan.

"Kalau melihat dari tiga nama yang diusulkan, semuanya bagus," kata Zita di Jakarta, Jumat, 13 Mmei 2022, dikutip Antara.

Dia mengharapkan pengganti Anies juga harus orang yang punya jiwa kepemimpinan yang sama. Meski begitu, kewenangan penuh pengangkatan penjabat Gubernur DKI ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kemendagri.

"Buat saya yang terpenting adalah pekerja, dan paham seluk beluk Jakarta," kata Zita. 

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya