Ada Demo Buruh-Mahasiswa di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Tersendat

Oleh Ady Anugrahadi pada 15 Jun 2022, 14:52 WIB
Diperbarui 15 Jun 2022, 14:55 WIB
Demo DPR
Perbesar
Polisi mengatur arus lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR menyusul adanya aksi demontrasi yang dilakukan buruh dan mahasiswa. (Dok TMC Polda Metro Jaya)

Liputan6.com, Jakarta - Berbagai elemen buruh dan mahasiswa menggelar aksi demo di Gedung DPR/MPR, hari ini (15/6/2022). Skenario pengalihan arus lalu lintas telah disiapkan. Namun, pemberlakuan tergantung kondisi di lapangan.

Dalam akun TMC Polda Metro, terlihat arus lalu lintas tersendat di depan gedung DPR/MPR. Polisi memasang barrier sebelum pintu gerbang utama gedung DPR. Hanya dua lajur yang digunakan oleh pengendara. 

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, sebanyak 120 personel dari lalu lintas dikerahkan untuk mengatur kendaraan di lokask unjuk rasa.

"120 personel lantas diturunkan," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (15/6/2022).

Sejauh ini, Sambodo menyebut, kepolisian belum memberlakukan penutupan arus lalu lintas maupun pengalihan arus lalu lintas.

"(Kebijakan pengalihan arus lalu lintas) situasional melihat seberapa besar jumlah massa yang datang," ujar dia.

Polda Metro Jaya mengaku telah menerima surat pemberitahuan unjuk rasa. Direktur Intelijen Keamanan (Dir Intelkam) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan menyampaikan, sesuai dengan surat pemberitahuan yang diterima Polda Metro Jaya jumlah peserta demo mencapai 6.000 orang.

"Pemberitahuan mereka 6.000. Elemen buruh saja," terang dia.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Ada 5 Isu yang Diusung

Sementara itu, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menerangkan aksi dilakukan serentak di kota-kota industri seperti Bandung, Makasar, Banjamasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate, Ambon, dan beberapa kota industri lain.

"Di Jakarta, aksi 15 Juni akan dipusatkan di DPRI RI dengan melibatkan hampir 10 ribu buruh," terang dia.

Menurutnya, aksi ini akan mengangkat lima isu. Yaitu Menolak revisi UU PPP; Menolak omnibus law UU Cipta Kerja; Menolak masa kampanye 75 hari, tetapi harus 9 bulan; Sahkan RUU PPRT; dan Tolak liberalisasi pertanian melalui WTO.

"Ada beberapa alasan mengapa Partai Buruh menolak revisi UU PPP," kata Said Iqbal.

Sementara itu, terkait isu kedua, sejak awal Partai Buruh menolak UU Cipta Kerja dan secara tegas menolak omnibus law UU Cipta Kerja dibahas kembali.

Adapun alasannya adalah, yang pertama, secara formil sudah dinyatakan catat. Mahkamah Konstitusi tidak pernah meminta merevisi UU PPP. Melainkan karena proses UU Cipta Kerja itu sendiri yang tidak melibatkan partisipasi publik.

Alasan kedua, buruh belum menerima materi dari revisi UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan. Karena itu, kalau memang sudah ada, sampaikan secara terbuka. Jangan sembunyi-sembunyi.

Ketiga, isi UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan merugikan buruh. Seperti outsourcing seumur hidup, upah murah, PHK mudah, hingga pesangon yang rendah.

"Sama seperti penolakan terhadap UU PPP, dalam menolak UU Cipta Kerja kami juga akan melakukan judicial review, baik formil maupun materiil," terang dia.

"Selanjutnya adalah dengan mengkampanyekan jangan pilih Parpol dan politisi yang mendukung omnibus law UU Cipta Kerja," ucap dia.

Siap Amankan Aksi

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan menyatakan siap mengawal aksi unjuk rasa elemen buruh di Gedung DPR/MPR hari ini, Rabu (15/6/2022).

"Polda Metro Jaya siap mengamankan pelaksanaan unjuk rasa hari ini. Kekuatan massa diperkirakan 2000. Ada pemberitahuan ke kita. kekuatan kepolisian lebih dari pada itu, baik yang terbuka maupun tertutup," kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Rabu (15/6/2022).

Zulpan menerangkan, kepolisian telah menerima surat pemberitahuan dari pihak koordinator elemen buruh yang akan berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR hari ini.

Zulpan mengimbau kepada elemen buruh agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melanggar aturan yang berlaku.

"Unjuk rasa kiranya bisa melakukan dengan tertib," ujar dia.

 

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya