Lawan Kejahatan di Internet, Kemenkumham Buat Tim Tanggap Insiden Siber

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto (Liputan6.com/Pramita Tristiawati)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi salah satu dari 25 kementerian/lembaga yang dipercaya untuk membentuk dan meluncurkan tim tanggap insiden siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan, pihaknya harus siap dan tanggap menghadapi perang siber, intoleransi, radikalisme, ancaman terorisme, serta menghadapi ancaman kejahatan lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Pemanfaatan teknologi yang merusak peradaban bangsa, sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan demokrasi. Hal tersebut harus dapat diatur secara terukur,” kata Andap, usai meluncurkan KUMHAM-CSIRT atau Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (14/06/2022).

Sejalan dengan amanat Presiden Jokowi, seluruh pihak harus siap siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, karena data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita.

“Kedaulatan data harus diwujudkan, tidak boleh ada kompromi. Inti dari adanya regulasi adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

Kantor-kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di seluruh Indonesia mulai membuka antrean pelayanan pembuatan paspor melalui aplikasi per Jumat, 12 Juni 2020.

2 dari 3 halaman

Serangan Siber

Andap membuka data, dalam kurun waktu enam bulan terakhir, terdapat serangan siber sejumlah 385.980 atau rata-rata per hari 2.150 serangan.

“Tujuan dibangunnya KUMHAM-CSIRT adalah untuk menangkis segala bentuk ancaman dan tantangan serangan siber di lingkungan Kemenkumham,” jelas Andap.

Ribuan serangan siber ini berasal dari dalam negeri dan luar negeri, serta menyasar website Kemenkumham, aplikasi persuratan internal, dan aplikasi kepegawaian. Dimana bentuk serangan terhadap website sebagian besar berupa Malicious Session sebanyak 71 persen, Server Side Code Injection 21 persen, Malicious Scan 6 persen, dan serangan berasal mayoritas USA sebesar 71 persen.

"CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Beberapa fungsi dari CSIRT diantaranya adalah untuk memberikan layanan reaktif mulai dari koordinasi insiden, triase insiden, dan resolusi insiden," tuturnya.

3 dari 3 halaman

Jadi Fokus

Sementara, Kepala Kanwil Kemenkumham Banten (Tejo Harwanto) mengungkapkan, bahwa saat ini keamanan siber menjadi fokus perhatian dikarenakan masifnya serangan siber dapat berdampak serius.

Untuknya, Tejo Harwanto berharap pembentukan "Tim Tanggap Insiden Siber" dapat mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka penjaminan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data dan informasi.

“Semoga adanya "Tim Tanggap Insiden Siber" dapat mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.