Jokowi Sindir Banyak Kementerian Ogah Beli Produk Dalam Negeri

Oleh Lizsa Egeham pada 14 Jun 2022, 14:29 WIB
Diperbarui 14 Jun 2022, 14:30 WIB
Presiden Joko Widodo (Instagram/@jokowi)
Perbesar
Presiden Joko Widodo. (ist)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut banyak kementerian/lembaga yang tak mau membeli produk dalam negeri dengan berbagai macam alasan. Mulai dari, spesifikasinya yang tak pas hingga kualitas produk yang kurang baik.

"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya, macam-macam, speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah, alasan banyak sekali," kata Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022 di Istana Negara Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pemeriksaan (BPKP), ada 842 produk yang dibeli melalui e-katalog. Ratusan produk tersebut sebetulnya sudah ada produksi dalam negeri, namun pembeliannya masih impor.

"Ada 842 produk di dalam e-katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya ada, untuk apa itu? Coret. 842 itu drop, kalau memang produknya dalam negeri sudah ada. Untuk apa dipasang di e-katalog?" ujarnya.

Jokowi pun meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal serius program belanja dalam negeri. Dia juga meminta agar semua kabupaten/kota memiliki e-katalog agar produk lokal bisa masuk.

"Awasi betul, kawal betul agar semua kabupaten/kota, provinsi segera memiliki e-Katalog lokal, sehingga nanti produk-produk lokal akan masuk semuanya," jelas Jokowi.

Dia mengingatkan bahwa belanja pemerintah pusat dan daerah harus menciptakan nilai tambah bagi negara dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kemudian, men-trigger pertumbuhan ekonomi dan efisien.

Jokowi ingin APBN Indonesia sebesar Rp 2.714 triliun dan APBD Rp 1.197 triliun dibelanjakan untuk produk dalam negeri. Dia tak mau uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak justru dihambur-hamburkan untuk belanja impor.

 


Bodoh Sekali Kita

Presiden Joko Widodo meninjau ekspor dari pelabuhan Patimban (instagram @jokowi)
Perbesar
Presiden Joko Widodo meninjau ekspor dari pelabuhan Patimban (instagram @jokowi)

"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH badan, PPH perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," ucap dia.

"Ini APBN loh, ini uang APBD loh, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini," sambung Jokowi.

Disisi lain, dia memerintahkan BPKP mengawal secara konsisten kepatuhan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dam BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Jokowi mempersilahkan BPKP memberi sanksi tegas kepada kementerian/lembaga hingga pemda yang tak patuh.

"Saya minta kepada BPKP, mensinergikan upaya ini. Kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini, dengan penuh kedisiplinan. Dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri," pungkas Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya