Sukses

Politisi Demokrat Ingatkan Menteri Jangan Seenaknya Pakai Fasilitas Negara untuk Kampanye

Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi, mewanti-wanti para menteri untuk tidak berkampanye demi kepentingan pribadi dengan memanfaatkan jabatan.

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat mengingatkan para menteri di kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo untuk tidak seenaknya memakai fasilitas negara menjelang Pemilu 2024.

Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi, mewanti-wanti para menteri untuk tidak berkampanye demi kepentingan pribadi dengan memanfaatkan jabatan.

"Menjelang tahun pemilu ini bukan berarti seenak-enaknya menggunakan fasilitas negara, menggunakan fasilitas jabatan, bisa kampanye seenaknya," ujar Didi dalam diskusi 'Jangan Pegel Nunggu Reshuffle' secara daring, Sabtu (11/6/2022).

Dia menambahkan, apabila telah dipercaya sebagai pembantu presiden, para menteri mesti benar-benar mencurahkan waktu untuk bangsa dan negara. Dia meminta para menteri bukan malah sibuk sendiri menjelang pemilu.

"Ketika sudah diangkat jadi menteri harus mencurahkan waktu dan hidupnya sampai akhir masa jabatan untuk bangsa negara bukan menjelang pemilu tiba tiba ada menteri menteri yang berselancar sendiri," paparnya.

Dia mengungkapkan, masih terdapat dampak ekonomi yang perlu dibenahi kendati pandemi telah melandai. Oleh karena itu, kata dia, menteri mesti fokus pada pekerjaannya.

"Menteri menteri harus fokus pada jabatannya bukan berselancar ke mana mana ini jadi persoalan, Presiden sudah mengangkat mereka untuk sepenuhnya mengabdi pada rakyat sampai akhir masa jabatan apapun itu tahun politik, apapun," pungkasnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Demokrat Dukung PKS dan PKB Bentuk Koalisi Poros Ketiga

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mendukung upaya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk membentuk koalisi poros ketiga untuk Pemilu 2024.

Demokrat sendiri sempat diajak bergabung ke koalisi tersebut oleh PKB dan PKS. Herzaky menyatakan, setiap upaya untuk membangun koalisi harus didorong dan didukung.

Sebab, dia tidak ingin ada pihak yang memaksakan Pilpres 2024 nanti hanya dua calon saja yang bertarung. "Untuk memastikan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik," ucap Herzaky, Sabtu (11/6/2022).

"Jangan ada pihak-pihak yang memaksakan maksimal hanya dua calon yang bertarung, apalagi satu calon utama, dan satu calon boneka," imbuhnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.