Wamenag: Khilafatul Muslimin Tak Terdaftar dan Mengancam Keselamatan Negara

Oleh Muhammad Ali pada 09 Jun 2022, 07:09 WIB
Diperbarui 09 Jun 2022, 07:10 WIB
Apa Konsep Wisata Halal Versi Kementerian Agama?
Perbesar
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid. (dok.Instagram @zainuttauhidsaadi/https://www.instagram.com/p/CU6AEw3hqzp/Henry)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengapresiasi langkah kepolisian RI yang menangkap Pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, Selasa pagi, 7 Juni 2022. Penangkapan itu didasarkan pada bukti cukup yang dikantongi kepolisian.

"Saya meyakini polisi telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan dan penahanan," kata dia dalam keterangannya, Kamis (9/6/2022).

Untuk itu, Ia berharap polisi segera mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan secara instensif guna mengungkap motif dan pola gerakannnya.

"Juga menelusuri jaringan organisasi maupun sumber dananya. Agar dapat segera ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlalu," kata dia.

Menurut Zainut, sebagai organisasi kemasyarakatan Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag). Begitu juga sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan sosial keagamaan juga tidak terdaftar di Kemenag.

"Khilafatul Muslimin merupakan gerakan keagamaan yang gigih mempropagandakan dan mengampanyekan sistem khilafah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin mengganti konsep negara Pancasila dan NKRI yang sudah menjadi kesepakatan bangsa. Sehingga gerakan tersebut harus segera ditindak karena dapat mengancam keselamatan negara," ujar dia.

Menurut keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2006 di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, pendirian negara NKRI adalah upaya final bangsa Indonesia. Untuk itu, segala bentuk penglhianatan terhadap kesepakatan bangsa dan pemisahan diri (separatisme) dari Negara Kesatuan RI yang sah, dalam pandangan Islam termasuk bughat.

"Sedangkan bughat adalah haram hukumnya dan wajib diperangi oleh negara," ucap Zainut.

Masalah khilafah sering dipahami sebagian orang secara salah. Seakan khilafah itu hanya satu-satunya konsep pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam dan wajib hukumnya untuk diperjuangkan dan ditegakkan.

"Sementara konsep pemerintahan selain khilafah dianggap salah dan sesat, bahkan ada yang menganggap sebagai thaghut (berhala) yang harus diperangi," kata dia.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Diimbau Tak Terporovokasi

Pemahaman seperti itu adalah pemahaman berdasarkan pada teks al-Hadits dan al-Qur'an secara harfiyah dan tekstual. Tidak memahami teks al-Hadits dan al-Qur'an secara substantif dan kontekstual, sehingga menjurus pada pemahaman yang sempit, menyesatkan dan bisa membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

"Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021 lalu menyatakan khilafah bukan satu-satunya model/sistem pemerintahan yang diakui dan dipraktikkan dalam Islam," terang Zainut.

Dalam dunia Islam, dia mengingumbuhkan, terdapat beberapa model/sistem pemerintahan seperti: monarki, keemiran, kesultanan, dan republik. Indonesia sendiri memilih sistem pemerintahan republik berdasarkan Pancasila dan itu sah menurut syariat Islam.

"Konsep Khilafah yang diusung kelompok seperti ISIS, HTI dan kelompok Khilafatul Muslimin bertentangan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan konsep itu akan menimbulkan benturan antarkelompok di Indonesia dan mengancam kelangsungan NKRI sebagai hasil konsensus nasional para pendiri bangsa Indonesia," terang dia.

“Para pendukung konsep Khilafah tersebut cenderung bersifat puritan, merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain, sehingga berpotensi mengganggu dan bahkan merusak kerukunan antarasesama warga bangsa,” Zainut mengimbuhkan.

Untuk itu, Ia mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah terpengaruh propaganda dan kampanye khilafah oleh kelompok apa pun. Konsep negara Pancasila merupakan bentuk final dari hasil ijtihad para ulama yang paling pas dan sesuai dengan bangsa Indonesia yang plural, bhinneka dan beragam baik suku, ras, budaya, bahasa dan agama.


Bantah Ingin Dirikan Negara Islam

Amir Khilafatul Muslimin Bekasi Raya, Abu Salma, mengatakan, aktivitas di pusat pendidikan masih berjalan seperti biasanya. Meski begitu, ia menilai penangkapan terhadap pimpinannya terkesan cepat dan terburu-buru.

"Kan bisa, aparat baik-baik mau panggil Abdul Qadir Hasan Baraja untuk dimintai keterangan. Ini sungguh mendadak," kata Abu Salma di Bekasi, Rabu (8/6/2022).

Abu Salma tak menampik jika organisasinya mengusung ideologi khilafah. Namun, ia menegaskan Khilafatul Muslimin tidak memiliki keinginan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia.

Karena itu, ia meminta agar ideologi khilafah tidak dikait-kaitkan dengan pendirian negara Islam, karena khilafah menurutnya bersifat universal.

"Jangan ditekan akan merongrong negara. Ini kan dipaksa opini, khilafah ini mau merongrong negara opininya, padahal enggak. Opini kami, ya khilafah ini universal," ujarnya.

Menurutnya, Khilafatul Muslimin tidak melanggar ideologi Pancasila dan merusak keutuhan NKRI, karena tidak memiliki niatan untuk menguasai negara dan mengubahnya menjadi negara Islam.

"Jadi kami nggak ada mengajak, yuk kita runtuhkan NKRI. Untuk apa, wong NKRI cuma sedikit. Kami kan ingin menguasai dunia dengan ajaran Allah," paparnya

infografis pancasila
Perbesar
cara negara amankan pancasila (liputan6.com/triyas)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya