Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP dari BPK 5 Kali Berturut Turut Sejak 2017

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih untuk lima kali berturut-turut penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

"Secara berturut-turut, dalam lima tahun terakhir ini, Pemprov DKI Jakarta mendapat opini WTP," kata Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta, Dede Sukarjo saat sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (31/5/2022).

Penghargaan Opini WTP itu diserahkan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021.

Tercatat penghargaan Opini WTP diraih Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2017 hingga 2021. Prestasi ini diharapkan jadi momentum untuk terus berinovasi meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Dede menjelaskan jika prestasi Opini WTP ini diberikan atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang disajikan Pemprov DKI Jakarta.

"Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan," katanya.

Namun demikian, lanjut Dede, jika BPK menemukan penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka akan ditindaklanjuti.

"Maka pemeriksa harus melakukan pengembangan prosedur pemeriksaan dan harus mengungkapkan hasilnya dalam laporan pemeriksaan," tuturnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.