Deretan Tanggapan Atas Baliho Dukungan Ketua KPK Firli Bahuri Maju Pilpres 2024

Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini beredar foto baliho dukungan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Spanduk atau baliho itu terpasang di beberapa titik keramaian di wilayah Banten, antara lain di kawasan Makam Pahlawan Rangkasbitung Lebak, Alun-alun Pandeglang, Palima Serang, dan Merak Cilegon.

Dari salah satu foto spanduk yang beredar, nampak tertulis 'Masyarakat Banten Mendesak Tokoh Antikorupsi Maju di Pilpres 2024' #dukunganindonesiabersih'. Spanduk itu disertai foto wajah Firli Bahuri.

Selain itu ada juga spanduk yang bertuliskan 'Kami Butuh Presiden yang Getol Berantas Korupsi, Firli Bahuri untuk Indonesia'. Spanduk ini juga disertai foto dengan wajah Firli Bahuri.

KPK pun angkat bicara. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan, spanduk dukungan Firli Bahuri tersebut bukan program lembaga antirasuah.

"Pemasangan baliho tersebut, kami pastikan bukan program KPK," ujar Ali dalam keterangannya, Jumat 27 Mei 2022.

Menurut Ali, kegiatan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan KPK hanya fokus pada upaya membangun kesadaran masyarakat mewujudkan budaya antikorupsi.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menilai, akan lebih baik jika dalam spanduk dimunculkan foto para buronan lembaga antirasuah dibanding foto pimpinan KPK.

"Hemat saya, kalau masyarakat berkeinginan mendukung kerja kerja KPK, mungkin pemasangan spanduk atau pun baliho itu akan lebih pas kalau memuat gambar para DPO KPK, seperti Harun Masiku," ujar Nawawi dalam keterangannya, Minggu (29/5/2022).

Nawawi mengatakan, meminta masyarakat lebih baik memasang wajah para buronan kasus korupsi bukan berarti KPK kekurangan anggaran untuk membuat baliho berwajah buron.

Berikut sederet tanggapan terkait beredarnya foto baliho dukungan Ketua KPK Firli Bahuri maju dalam Pilpres 2024 dihimpun Liputan6.com:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK tanpa voting. Nama Firli sudah jadi kontroversi sejak muncul di publik.

2 dari 4 halaman

1. Plt Jubir KPK

KPK Tahan Lima Tersangka Kasus Proyek Fiktif Waskita Karya — Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan terkait penahanan lima tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek fiktif di PT Waskita Karya, di Jakarta, Kamis (23/7/2020). Mereka yakni, Desi Arryani, Jarot Subana, Fakih Usman, Fathor Rachman dan Yuly Ariandi. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan spanduk dukungan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri maju dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 bukan program lembaga antirasuah.

"Pemasangan baliho tersebut, kami pastikan bukan program KPK," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat 27 Mei 2022.

Ali mengatakan, kegiatan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan KPK hanya fokus pada upaya membangun kesadaran masyarakat mewujudkan budaya antikorupsi.

Ali berharap munculnya spanduk tersebut tak menggangu tim lembaga antirasuah menuntaskan kasus korupsi.

"Isu politik, khususnya pemilihan presiden-wakil presiden pada 2024, terus mengemuka. Kami berharap isu ini tidak menggangu fokus kerja pemberantasan korupsi yang menjadi komitmen KPK," kata Ali.

3 dari 4 halaman

2. Pimpinan KPK

KPK OTT PEJABAT KEMENSOS — Ketua KPK Firli Bahuri menggelar konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas kasus dugaan suap bansos penanganan covid-19 Kementerian Sosial, di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari. Kasus ini menjerat Mensos Juliari Batubara jadi tersangka. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Kemudian Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango ikut mengomentari munculnya spanduk berwajah Ketua KPK Firli Bahuri. Menurut Nawawi, akan lebih baik jika dalam spanduk dimunculkan foto para buronan lembaga antirasuah dibanding foto pimpinan KPK.

"Hemat saya, kalau masyarakat berkeinginan mendukung kerja kerja KPK, mungkin pemasangan spanduk atau pun baliho itu akan lebih pas kalau memuat gambar para DPO KPK, seperti Harun Masiku," ujar Nawawi dalam keterangannya, Minggu (29/5/2022).

Meminta masyarakat lebih baik memasang wajah para buronan kasus korupsi, Nawawi menyebut bukan berarti KPK kekurangan anggaran untuk membuat baliho berwajah buron.

"Ini bukan berarti KPK kekurangan anggaran untuk membuat sticker ataupun spanduk bergambar para DPO," kata Nawawi.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim tak tahu menahu soal munculnya dukungan menjadi calon presiden atau wakil presiden. Firli meminta agar jangan ada pihak yang menggangunya dengan isu pencapresan.

"Saya tidak terpengaruh isu capres dan cawapres. Saya selalu katakan dan sampaikan bahwa jangan ganggu saya dengan isu capres pencapresan," ujar Firli saat dikonfirmasi, Jumat 27 Mei 2022.

Firli mengatakan demikian sekaligus menjawab soal munculnya beberapa spanduk dukungan agar dirinya maju dalam pemilihan presiden (pilpres) mendatang. Firli mengklaim dirinya hanya ingin fokus memberantas korupsi.

"Saya fokus kerja untuk memberantas korupsi dan saya akan selesaikan tugas saya selaku ketua KPK sampai tuntas, akhir 2023. Saya hanya ingin Indonesia bebas dari korupsi," jelas dia.

4 dari 4 halaman

3. ICW

KPK Tahan Bupati Bogor Ade Yasin — Ketua KPK, Firli Bahuri menyampaikan rilis penetapan tersangka dan penahanan Bupati Bogor, Ade Yasin bersama tujuh orang lainnya terkait dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021 di di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) melakukan pemeriksaan terkait munculnya baliho dengan gambar Ketua KPK Firli Bahuri.

"Menjamurnya spanduk atau baliho Ketua KPK mestinya menggerakkan Dewan Pengawas untuk menelusurinya lebih lanjut," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Minggu (29/5/2022).

Kurnia menilai, pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui pihak yang memasangnya. Pasalnya, spanduk serupa kerap bermunculan di sejumlah tempat di Indonesia.

"Hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat jika kemudian spanduk atau baliho tersebut memang dikondisikan untuk menarik atensi masyarakat demi kepentingan politik dengan mengatasnamakan lembaga KPK dan memanfaatkan jabatannya," jelas Kurnia.