DPR: Pengungkapan Kasus Mafia Minyak Goreng oleh Kejagung Momentum Perbaiki Tata Kelola Komoditas

Liputan6.com, Jakarta Upaya Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar kasus mafia minyak goreng mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI-P Riezky Aprilia mendorong Kejaksaan Agung untuk terus membuka jalan demi mengurai sengkarut persoalan. 

Riezky optimistis Kejaksaan Agung akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. “Kami yakin aparat penegak hukum (Kejaksaan Agung) pasti menjalankan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ini agar permasalahan dapat tercerahkan,” kata Riezky di Jakarta, Rabu (25/5/2022). 

Parlemen, ia meyakinkan, menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung untuk membongkar dugaan kasus mafia minyak goreng. 

Soal penetapan mantan anggota Tim Asistensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiam Lin Che Wei sebagai tersangka, menurut Riezky bisa menjadi pintu masuk dalam upaya pengungkapan perkara. 

Di sisi lain, Riezky juga menilai pengungkapan kasus mafia migor yang dilakukan Kejaksaan Agung bisa menjadi momentum bersih-bersih terkait tata kelola komoditas unggulan di Indonesia.

"Secara kebijakan, masuk akal untuk memperbaiki tata kelolanya. Namun, apakah secara holistik bisa, tentunya secara bertahap, tapi ini bisa menjadi pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola komoditas di Indonesia,” kata Riezky. 

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini, mendorong transparansi pengelolaan dana sawit di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Badan tersebut menempatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Dewan Pengarah. 

"Penggunaan dana sawit di BPDPKS sejauh ini tak cukup proporsional. Intinya, jangan ada dusta di antara kita,” kata Anggia.

Anggia juga mengkritisi peran BPDPKS di tengah polemik kelangkaan minyak goreng. Anggia berpendapat, anggaran besar BPDPKS yang mencapai Rp 130 triliun lebih belum proporsional mendukung subsidi sawit rakyat. Itu karena subsidi minyak goreng curah hanya Rp 7,6 triliun, sementara untuk biodiesel mencapai Rp 110 triliun.

“BPDPKS ini mengelola dana yang luar biasa besar, anggaran kementerian kita itu enggak ada yang sampai segitu. Pengalokasiannya yang selalu kita soroti, sangat tidak proporsional dan tidak pro-rakyat,” ujar Anggia.