Pemerintah Diminta Lebih Terbuka Saat Jalankan Putusan MA soal Vaksin Halal

Sebagai catatan, putusan MA terkait vaksin halal bersifat final dan mengikat. Maknanya, pasca putusan itu diketok, segala peraturan yang terbit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku setelah 90 hari putusan tersebut.

Diketahui, uji materi dilakukan terhadap Pasal 2 Perpres 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Dalam Amar Putusan Nomor 31 P/HUM/2022, MA menyatakan Pasal 2 Perpres 99/2020 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu ketentuan Pasal 4 UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pemerintah pun wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Di sisi lain, anggota Komisi IX DR RI Rahmad Handoyo mendesak pemerintah untuk segera melakukan terobosan baru guna mempercepat penciptaan dan produksi vaksin dalam negeri seiring kemunculan hepatitis akut di Indonesia.

“Untuk mengantisipasi penyakit hepatitis akut misterius serta penyakit-penyakit menular yang diakibatkan virus lainyac kita mendorong pemerintah untuk lebih berdikari dan berdaulat di bidang kesehatan terutama di penciptaan vaksin,” kata Rahmad Handoyo kepada wartawan, Selasa, 17 Mei 2022.

Legislator PDI Perjuangan ini mengatakan, jika berkaca dari penanganan pandemi covid-19, serta munculnya penyakit hepatitis akut misterius, Indonesia terlambat dalam penciptaan kemandirian vaksin.

"Saat ini kita pandemi masih mendatangkan 100 persen vaksin dari luar negeri, sementara vaksin merah putih masih dalam proses. Kondisi ini kan membuktikan kita sangat terlambat dalam membuat vaksin dalam negeri karena vaksinasi kesatu, kedua dan sudah hampir selesai, vaksinasi tinggal sedikit yakni vaksin booster," katanya.