Kepuasan Publik ke Jokowi Turun, Faldo Maldini: Jadi Motivasi Agar Kerja Lebih Besar

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasilnya, angka kepuasan publik turun menjadi 58,1 persen. Angka tersebut terendah selama enam tahun terakhir.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan harapan publik terhadap Jokowi dan pemerintahannya memang selalu tinggi dan selalu meningkat dari waktu ke waktu.

"Tanggung jawab ini yang harus terus dipenuhi. Dalam menjalankan pemerintahan tentunya tantangannya semakin besar. Harapan publik tidak statis, terus meningkat," kata Faldo kepada awak media, Senin (16/5/2022).

Faldo Maldini memastikan, turunnya angka survei terkait menjadi motivasi dan penyemangat Jokowi dan kabinetnya untuk bekerja lebih ekstra pada sisa masa jabatan.

"Kami maknai angka yang keluar sebagai sebuah motivasi kerja yang juga semakin besar. Kami ucapkan terima kasih kepada setiap orang yang sudah menaruh harapan besar kepada pemerintahan Presiden Jokowi," kata dia.

Faldo meyakini, pemerintah akan menjawab keinganan masyarakat dengan semangat kerja yang lebih nyata. Dia mencontohkan, seperti pekerjaan pengentasan pandemi Covid-19 yang bisa dinilai publik internasional sangat berhasil.

"Tentunya kami sadar keinginan warga juga semakin besar untuk bangkit kembali. Ini yang harus dijawab dengan kerja yang hebat," pungkas Faldo.

Setelah 4 bulan mengalami kelangkaan minyak goreng, Presiden Jokowi akhirnya mengambil langkah pasti untuk memberlakukan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Meski larangan ini menimbulkan dampak negatif bagi produsen dan petani, bagi Jok...

2 dari 4 halaman

Survei Indikator: Kepuasan Terhadap Kinerja Jokowi Turun

Jokowi Pimpin Rapat Terbatas — Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas perdana dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju itu membahas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Lembaga Survei Indikator Politik merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasilnya, kepuasan terhadap Presiden Jokowi kembali menurun menjadi 58,1 persen.

"Kepuasan terhadap Presiden Jokowi kembali menurun menjadi 58,1 persen, terendah dalam enam tahun terakhir. Dengan demikian, sejak Januari 2022, approval rating Presiden sudah turun lima kali, meski sempat mengalami rebound pada 20-25 April 2022," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam keteranganya, Minggu (15/5/2022).

Burhanuddin menyebut, penurunan kepuasan terhadap kinerja Jokowi, disebabkan harga kebutuhan pokok yang melonjak, terutama minyak goreng.

"Secara umum, penurunan approval Presiden Jokowi kali ini disebabkan oleh kesenjangan (gap) antara ekspektasi kebijakan dengan realitas di lapangan terkait penanganan minyak goreng," kata dia.

Diketahui, angka kepuasan tersebut menurun dibanding survei sebelumnya pada 20-25 April 2022, dengan persentase kepuasan 59 persen.

"Yang mengatakan tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Apa alasan utamanya clear, masalah harga-harga kebutuhan pokok meningkat," pungkas Burhanuddin.

Survei ini digelar pada 5-20 Mei 2022 dengan 1.228 responden. Sampel diambil secara acak melalui telepon seluler. Margin of error survei 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 92 persen.

3 dari 4 halaman

Kepuasan Terhadap Kinerja Jokowi Merosot, Demokrat: Karena Rakyat Lama Menderita

Presiden Jokowi Temukan Minimarket di Yogyakarta Kosong Akan Minyak Goreng — Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di Yogyakarta. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden).

Lembaga Survei Indikator Politik merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Hasilnya, tingkat kepuasan kinerja Jokowi kembali merosot menjai 58,1 persen.

Juru Bicara DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut, rendahnya tingkat kepuasan kinerja Jokowi adalah tanda bahaya yang harus segera diatasi pemerintah.

"Itu alarm bahaya buat pemerintah dan perlu evaluasi menyeluruh,” kata Herzaky saat dikonfirmasi, Senin (16/5/2022).

Herzaky menyatakan pihaknya sudah menduga pemerintah akan gagal mengendalikan harga kebutuhan pokok dan berujung kekecewaan dari masyarakat.

"Sudah bisa diduga, karena pemerintah gagal mengendallikan kenaikan harga sembako dalam beberapa bulan terakhir. Tidak ada kebijakan yang efektif. Terakhir, pelarangan ekspor minyak sawit, malah menimbulkan masalah baru dan membuat banyak rakyat kecil kehilangan pendapatan,” kata dia.

Demokrat menilai pemerintah seharusnya bisa lebih fokus pada pemulihan ekonomi, penurunan harga sembako, harga gas, harga listrik, dan berbagai harga-harga lainnya yang terus melonjak selama tahun 2022.

"Pemerintah malah menaikkan berbagai kebutuhan harian lainnya bagi rakyat, seperti gas, bahan bakar minyak, dan pajak. Perlu komitmen lebih serius untuk atasi pengangguran dan kemiskinan, sebagai dampak pandemi selama dua tahun ini. Rakyat sudah lama menderita,” tegas dia.

Selain itu, Herzaky menyoroti ketidakkompakan para menteri di kabinet yang tidak fokus dalam tugas.

"Kabinet mesti kompak, tidak membahas isu-isu lain yang tidak memberikan solusi atas permasalahan rakyat. Jangan sibuk memikirkan kepentingan untuk mengamankan, apalagi melanggengkan kekuasaan saja," pungkasnya.

4 dari 4 halaman

Jokowi: BLT Minyak Goreng Jangan Dipakai untuk Beli Pulsa

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada pemerintah daerah untuk mengingatkan masyarakat bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng harus digunakan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Dia menekankan BLT minyak goreng tidak boleh digunakan untuk membeli pulsa.

Hal ini disampaikan Jokowi meninjau proses penyaluran BLT Minyak Goreng kepada 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang digelar di Pos Bloc, Jakarta, pada Senin, (25/4/2022). Dia memastikan bahwa BLT Minyak Goreng tersebut dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.

"Tolong disampaikan kepada para penerima bahwa BLT Minyak Goreng ini betul-betul digunakan sesuai yang telah diarahkan oleh Menteri Sosial, baik itu untuk membeli minyak goreng maupun sembako. Tapi jangan dipakai untuk beli pulsa," ujar Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin.

Saat meninjau, Jokowi berkesempatan untuk berdialog dengan perwakilan kantor pos dari enam lokasi melalui konferensi video untuk menyampaikan capaian penyaluran BLT di masing-masing daerah tersebut. Mulai dari, Aceh, Medan, Banten, Pontianak, Depok, dan Cikini, Jakarta Pusat.

"Medan hari ini membagikan 60 orang KPM Pak Presiden, kinerja kita penyaluran sudah 97,21 persen," ucap perwakilan dari Medan.

Sementara itu, penyaluran BLT Minyak Goreng di Pontianak mencapai 96,8 persen. Jokowi pun meminta agar penyaluran bantuan tersebut dapat terselesaikan secepatnya.

"Untuk Pontianak hari ini membagikan 50 KPM, dihadiri Pak Gubernur dan Bapak Wali Kota juga, posisi saat ini 96,8 persen," ucap perwakilan dari Pontianak.

"96 persen? Terima kasih Pontianak. Bagus, sisanya segera diselesaikan," jawab Jokowi.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menunjuk Pos Indonesia dalam penyaluran BLT Minyak Goreng sebesar Rp300 ribu kepada KPM di seluruh Tanah Air. Penyaluran BLT Minyak Goreng tersebut ditargetkan dapat diterima oleh 18,3 juta KPM sebelum Lebaran tahun 2022.