Sukses

Partai Garuda Dukung PPATK Ungkap Dugaan Penyelewengan Dana Gempa Cianjur

Belum lama ini, PPATK menemukan ada aliran dana untuk korban bencana dilarikan untuk memperkaya pribadi sendiri. Hal ini, termasuk juga sumbangan dana untuk korban bencana gempa Cianjur.

Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ada aliran dana untuk korban bencana dilarikan untuk memperkaya pribadi sendiri. Hal ini, termasuk juga sumbangan dana untuk korban bencana gempa Cianjur.

Wakil Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin pun mendorong agar temuan dari PPATK terkait dugaan penggelapan dana yayasan korban gempa Cianjur untuk kegiatan terorisme.

Hal tersebut juga turut ditanggapi Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. Menurut dia, penggalangan dana ilegal itu jumlahnya bisa mencapai triliunan Rupiah.

"Penggalangan dana ilegal seperti bencana cianjur itu mencapai triliunan, selain untuk memperkaya diri sendiri dana itu juga untuk membiayai terorisme," ucap Teddy melalui keterangan tertulis, Minggu (20/2/2023).

"Ini sebenarnya sudah menjadi perhatian banyak pihak, ketika ada musibah berbondong-bondong orang-orang memanfaatkan baik dijalan raya atau mendatangi rumah atau kantor meminta sumbangan mengatasnamakan musibah. Tidak jelas pendataannya," sambung dia.

Ke depan, menurut Teddy, untuk menampung sumbangan alangkah baiknya hanya melalui lembaga atau rekening resmi yang sudah ditunjuk pemerintah.

"Jika ada diluar itu, dapat dipastikan ilegal, langsung ditangkap dan diproses secara hukum. Jangan sampai larangan hanya sekedar larangan," kata dia.

"Cara-cara meminta sumbangan seperti itu, memanfaatkan kepedulian masyarakat, adalah cara mudah bagi para teroris untuk mengeruk dana, maka jangan beri ruang, segera eksekusi ketika ada pihak yang meminta bantuan atas nama musibah. Sudah dapat dipastikan itu bukan untuk yang terkena musibah," jelas Teddy.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Pernyataan PPATK

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ada aliran dana untuk korban bencana dilarikan untuk memperkaya pribadi sendiri. Hal ini, termasuk juga sumbangan dana untuk korban bencana gempa Cianjur.

Hal ini diungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Selain memperkaya pribadi, Ivan menemukan kecenderungan dana yang dikumpulkan yayasan ini mengarah ke pendanaan terorisme.

"Terkait yayasan, terakhir kita menemukan yang di Cianjur itu memang terkait dengan kegiatan yang diduga tersangkut dengan terorisme," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa 14 Februari 2023.

Ivan menjelaskan, modus yang dijalankan oleh yayasan ini dengan memanfaatkan dana-dana yang dikumpulkan. Para oknum di yayasan pengumpul dana ini mengambil momentum banyaknya pengumpulan dana, tapi ada sebagian yang diambil oleh oknum tersebut.

"Yayasan ini ada risikonya. Dia mendompleng kegiatan yang legal, jadi saking banyaknya sebuah momentum, misal terjadi bencana, dari 100 pembukaan rekening untuk ke kegiatan yang benar, di dalam situ ada 99 yang meng-hijack niat-niat baik dari para pihak yang memang baik," terangnya.

Setidaknya, ada dua potensi penyelewengan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Pertama, digunakan untuk memperkaya pribadi. Kedua, adanya potensi penggunaan untuk pendanaan terorisme.

"Ada dua potensi yang besar adalah digunakan untuk kepentingan dia pribadi, banyak kita lihat, mohon maaf, beli rumah, beli mobil, memberikan ke orang-orang sekitarnya, untuk memperkaya diri sendiri dari sumbangan dari orang, sehingga tidak diapakai untuk membangun atau membantu orang lain yang terkena bencana. Atau dalam fakta terakhir ini, kita menemukan memang terkait dengan dugaan kegiatan terorisme," urai Ivan Yustiavandana.

 

3 dari 3 halaman

Wapres Minta Ditindak

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menanggapi laporan PPATK terkait adanya dugaan penyelewengan dana bantuan bencana Cianjur untuk kegiatan terkait terorisme dan kepentingan pribadi.

Ma'ruf Amin meminta aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan penindakan terkait hal tersebut.

"Sekarang pertama tentu pencegahannya. Jangan sampai ke depan terjadi," kata Ma'ruf di Cianjur, Jawa Barat (Jabar), Minggu 19 Februari 2023.

Ma'ruf Amin menegaskan, penindakan akan dilakukan terhadap pelaku penyelewengan dana bantuan bencana.

"Kedua, itu dilakukan penegakan hukumnya, ditertibkan, yang sudah ini. Saya kira itu, nanti dari semua aparat keamanan akan mendeteksi supaya tidak terjadi lagi ke depan dan yang sudah kita adakan penindakan-penindakan," kata dia.

Wapres Ma'ruf Amin diketahui bertolak ke Cianjur, Jawa Barat (Jabar), Minggu pagi 19 Februari 2023 untuk menghadiri acara Muhasabah dan Istigasah Doa Keselamatan Bangsa sebagai Momentum Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW.

Menggunakan Helikopter VVIP Kepresidenan Super Puma, Ma'ruf dan rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma menuju Helipad Lapangan Yonif Raider 300, Kecamatan Karangtengah, Kabuten Cianjur, Jabar, pada pukul 07.00 WIB.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga menyatakan komitmen pemerintah dalam mengatasi pascabencana gempa bumi yang melanda Cianjur, Jawa Barat (Jabar), pada 21 November 2022 silam.

"Pemerintah sejak terjadi (gempa) langsung mengambil peran. Dan tentu pertama, menolong mereka yang terkena gempa dan kemudian melakukan upaya-upaya membangun kembali rumah yang mungkin bisa dibangun," kata Ma'ruf dalam keterangannya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.