Buka Rakernas APPSI 2022, Wapres Ma'ruf Amin Beri Pedoman Pembangunan Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin membuka membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI Tahun 2022. Dalam kesempatan itu, dia memberikan pedoman terkait penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pedoman pemerintahan dan pembangunan daerah," tutur Ma'ruf dalam sambutannya di Discovery Kartika Plaza Hotel, Badung, Bali, Senin (9/5/2022).

Pertama, kata Wapres Ma'ruf Amin, saat ini bangsa Indonesia masih berjuang untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19. Untuk itu, program-program yang ada mesti lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penanganan kemiskinan.

"Penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi. Terkait hal ini saya minta penyerapan APBD dilaksanakan tepat waktu, tidak berjalan lambat apalagi mengendap di bank-bank daerah," jelas dia.

Kemudian yang kedua, Ma'ruf mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah masing-masing. Pemerintah setempat mesti menciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM melalui institusi ekonomi, juga memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat terutama generasi muda.

"Ketiga, menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Dengan produk dalam negeri akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, utamanya dalam mengahadapi tantangan ekonomi global saat ini, sehingga aparat Pemda agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri sehingga produk buatan kita menjadi ada di rumah sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi, jika tidak sekarang kapan lagi," kata Ma'ruf Amin.

Selanjutnya keempat, Ma'ruf meminta pemerintah daerah menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap UMKM dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN), antara lain dengan pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan dan penguatan teknologi digital.

"Kelima, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu saya minta seluruh gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN, karena sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah," ujarnya.

Tidak ketinggalan, Ma'ruf berharap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi, mencegah korupsi kolusi dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan. Termasuk praktik jual beli jabatan yang masih saja terjadi di negeri ini.

"Saya juga titip kepada gubernur untuk mendorong penyelenggaraan mal pelayanan publik di kabupaten dan kota di masing-masing provinsi, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, karena ini adalah langkah strategis dalam perbaikan sistem pelayanan publik di Indonesia," Ma'ruf menandaskan.