Ade Yasin Kena OTT KPK, Pemkab Bogor Pastikan Pemerintahan Berjalan Normal

Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 12 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Antara lain Bupati Bogor Ade Yasin dan pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jabar.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penangkapan terhadap mereka lantaran diduga terlibat tindak pidana suap pengurusan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

"Terkait dugaan suap pengurusan temuan laporan keuangan Pemkab Bogor," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (27/4/2022).

Ali mengatakan, mereka yang diamankan masih menjalani pemeriksaan awal pasca-penangkapan. Mereka menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

"Saat ini seluruh pihak masih dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara maraton di Gedung Merah Putih KPK," kata Ali.

Ali menyebut, selain mengamankan 12 pihak tersebut, tim penindakan mengamankan sejumlah uang yang hingga kini masih dalam proses penghitungan.

"Dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud juga ditemukan uang dalam pecahan rupiah yang jumlahnya hingga kini masih dihitung dan dikonfirmasi kembali kepada pihak-pihak yang ditangkap," kata Ali.

Berdasarkan KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.

"Perkembangan akan kembali disampaikan," kata Ali.

Ade Yasin merupakan bupati petahana di Kabupaten Bogor. Ia menjabat Bupati Bogor ke-12. Ade Yasin merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Perempuan kelahiran 29 Mei 1968 ini menjabat Bupati Bogor sejak 30 Desember 2018 didampingi wakilnya Iwan Setiawan.

Saat 2018 silam, pencalonan Ade Yasin-Iwan Setiawan diusung PPP, PKB dan Gerindra. Mereka mendapat nomor urut 2.

Sukses mengungguli empat pasangan calon, Ade-Iwan mendulang 912.221 suara atau 41,2 persen.

Dilansir dari bogorkab.go.id, Ade sempat pula duduk menjadi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bogor periode 2014-2019, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor periode 2009-2014 yang membidangi hukum.

Dia juga merupakan seorang advokat sebelum terjun ke dunia politik di tahun 2000-2009.

Ade juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Barat sejak 2021 lalu. Ia sempat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Bogor pada 2010 hingga 2015. 

Dia pun dikatakan terbilang aktif berorganisai, sebagai anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) hingga Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor. 

Sementara itu, berdasarkan laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses Liputan6.com, harta pemilik nama lengkap Ade Munawaroh Yasin ini memiliki harta sebesar Rp 4.111.181.641.

Harta tersebut di laporkan pada 31 Maret 2021 untuk laporan periodik 2020. Dalam laman tersebut tercatat Ade Yasin memiliki tiga bidang tanah dan bangunan di Bogor dengan nilai total sebesar Rp 2.290.000.000.

Selain tanah dan bangunan, Ade Yasin juga memiliki satu unit mobil Mitsubishi Xpander senilai Rp 200 juta dan satu unit mobil BMW 320 senilai Rp 435 juta. Total kendaraan Ade Yasin senilai Rp 625 juta.

Dia juga melaporkan memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 600 juta. Kas dan setara kas yang dia laporkan senilai Rp 726.787.687. Total harta Ade Yasin sebesar Rp 4.251.788.687.

Namun, dalam laman tersebut, Ade Yasin juga melaporkan memiliki utang sebesar Rp 140.607.046. Jadi, total harta Ade Yasin yang dilaporkan pada Maret 2021 sebesar Rp 4.111.181.641.