Putra Khofifah hingga Anak La Nyalla Gabung Partai Demokrat Jatim

Oleh Fachrur Rozie pada 22 Apr 2022, 20:36 WIB
Diperbarui 22 Apr 2022, 20:36 WIB
5 Ribu Orang Dikarantina di Ruang Observasi Desa dan Kelurahan di Jawa Timur
Perbesar
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 

Liputan6.com, Jakarta - Ali Mannagalli Parawansa, anak dari Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengaku telah bergabung dalam kepemimpinan Partai Demokrat Jatim. Ali Mannagali berada pada jajaran wakil ketua dalam kepengurusan DPD Demokrat Jatim.

"Benar, sebagai salah satu Wakil ketua," kata Mannagalli singkat sebelum pelantikan, Jumat (22/4/2022).

Tidak hanya putra Khofifah, anak Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti yang bernama Ali Afandi, juga tercatat di kepengurusan periode 2022-2026 ini sebagai Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

Selain dua putra tokoh di Jatim itu, sejumlah kepala daerah di Jatim juga masuk di pengurus DPD Demokrat Jatim. Dari Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi; Walikota Malang, Sutiadji; Bupati Pacitan, Indarta Nur Bayuaji; Wakil Bupati Tuban, Riyadi; Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra; hingga Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara.

"Mereka tercatat di jajaran wakil ketua," kata Juru Bicara DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya.

Nama kepala daerah lain yang juga bergabung di kepengurusan DPD Demokrat yang dipimpin Emil Dardak ini, yakni Bupati Mojokerto, Ikfina Fatmawati; Bupati Magetan, Suprawoto; Walikota Madiun, Maidi; dan Bupati Ngawi, Ony Anwar.

Mereka bersama 170 pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur lainnya dilantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sore hari tadi. Pengurus baru DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini, sebanyak 64 persen pengurusnya berusia di bawah 40 thn.

Turut memberikan sambutan dalam pelantikan kepengurusan baru DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini adalah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar; Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur, KH Saad Ibrahim; dan ulama kharismatik Jawa Timur KH Imam Hambali.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Buntut Penetapan Emil Dardak

Buntut panjang penetapan Emil Dardak sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim oleh DPP masih terjadi. Kali ini, protes datang dari DPC Demokrat Kabupaten Mojokerto.

Ketua DPC Demokrat Kabupaten Mojokerto Ayub Busono menyebut, peraturan organisasi Musda Demokrat Jatim bermasalah. Maka dari itu, pelantikan Emil Dardak nantinya juga tidak sah.

"Pasca Musda, hakekatnya sudah selesai karena amanat AD/ART. Tapi apakah bisa pelantikan dilakukan? jawabannya jelas belum. DPP harus menyelesaikan dulu payung hukum Musda yaitu peraturan oragnisasi  yang berdasarkan AD/ART, kalau sampai ada pelantikan, sekali lagi itu tidak sah karena melangkahi ketentuan," kata Ayub, Selasa (12/4/2022).

Ayub mengatakan, Musda Demokrat yang digelar tidak hanya di Jatim sudah tidak sesuai AD/ART. Jika Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih nekat melantik Emil Dardak, sama saja melanggar aturan partai.

"Musda kan sudah tidak sesuai AD/ART, DPP harus menyelesaikan, khususnya di Jatim dengan sebaik-baiknya. Dilihat itu PO, agar dicermati, apakah benar bisa pelantikan. Legal standing partai yaitu AD/ART, kalau PO saja tidak tepat waktu sesuai AD/ART, tentu saya pertanyakan keabsahannya PO. Sebelum itu diselesaikan, jangan ada pelantikan," tegasnya.

"Musda yang menetapkan Emil Dardak, kalau masih nekat melantik, berarti DPP Demokrat melanggar aturan yang dibuat sendiri. Menurut saya aib sekali kalau itu terjadi. Karena dibuat sesuatu yang tidak sesuai ketentuan, sangat amat merugikan Demokrat, semua akan bersedih dengan kondisi itu," terangnya.

Ayub menegaskan, payung hukum dalam sebuah organisasi kepartaian ialah AD/ART. Ketum dan jajaran petinggi DPP Demokrat diminta mematuhi aturan tersebut.

"Pelantikannya tidak sah, karena payung hukum ditabrak oleh DPP. Kalau itu sampai ditandatangani keputusan pelantikan, apa Ketum itu baca tidak, benar atau tidak, harus diteliti detail, itu sebuah kecerobohan AHY. Kalau nekat dilantik, bisa jadi ini pengurus ilegal, tidak sejalannya PO dan AD/ART," tegasnya.

Sementara Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Malang, Joshua Sebayang menyebut, banyak permasalahan dalam Musda Demokrat Jatim. Menurutnya, AHY ceroboh dalam mengelola partai Demokrat di Jatim.

"Panitia BPOKK tidak pernah melakukan penjaringan ketua DPD Demokrat Jatim berdasarkan AD/ART. H-7 tidak pernah ada pengumuman Musda Demokrat Jatim diikuti dua calon. Kita justru tahunya dua calon saat pembukaan saat ketum sambutan. Padahal yang maju nyalon hanya Bayu Airlangga," katanya.


Bukan Oposisi Brutal

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan, partainya bukanlah partai oposisi yang brutal tanpa mengedepankan akal sehat, melainkan parpol yang selalu menyuarakan kritik membangun.

"Kami tidak ingin menjadi oposisi brutal yang tidak menggunakan akal sehat, yang penting asal beda, bukan seperti itu," kata AHY dalam kunjungan ke Aceh, seperti dilansir Antara, Rabu (20/4/2022).

Ia menyampaikan, secara de facto dan de jure saat ini Partai Demokrat memang berada di luar pemerintahan nasional dan dia merasa situasi demikian merupakan peran mulia.

Karena, kata dia, jika politik dan demokrasi di Indonesia seragam semua, maka tidak ada kekuatan di luar sehingga demokrasi di negara ini tidak hidup.

"Demokrasi sehat bisa tumbuh, berkembang kalau ada proses check and balance. Demokrat sedang memainkan peranan itu," ujarnya.

AHY menuturkan, dalam posisi sebagai partai oposisi seperti ini ternyata juga banyak kalangan masyarakat yang mengapresiasinya. Sehingga Demokrat bisa berdiri di depan untuk lantang menyampaikan masukan positif.

Ia menegaskan, Partai Demokrat akan selalu mengedepankan kritik yang membangun sesuai fakta serta berdasarkan permasalahan sebenarnya yang dihadapi rakyat.

"Kami tidak ingin ditertawakan sejarah, kami hanya ingin menyampaikan fakta sebenarnya, jika ada yang perlu dikritisi ya kita kritisi," katanya.

Meski menjadi partai yang berada di luar pemerintahan, kata dia, Partai Demokrat juga menginginkan pemerintah saat ini sukses dalam menjalankan amanahnya.

"Karena kesuksesan itu dapat membuat masyarakat Indonesia senang dan sejahtera. Ada harapan perubahan dan perbaikan," kata dia. 


Bangun Koalisi

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan pihaknya terus melakukan ikhtiar untuk membangun koalisi dalam rangka menghadapi Pilpres 2024 agar bisa mengajukan calon.

"Secara umum partai-partai harus berkoalisi, Demokrat juga demikian harus berkoalisi dengan partai lain, satu, dua, atau tiga partai agar bisa mencalonkan kandidat presiden/wakil presiden. Ini yang sedang kami ikhtiarkan," kata AHY melalui keterangan tertulis, seperti dilansir Antara.

AHY mengatakan bahwa pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2024, Partai Demokrat juga harus optimistis meski semua itu harus melihat realitas. Pasalnya, kalau ingin mengikuti pilpres, harus memenuhi presidential threshold.

Untuk itu, lanjut AHY, Demokrat tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, saat ini pihaknya terus melakukan komunikasi dengan partai lain untuk berkoalisi.

Akan tetapi, menurut dia, berkoalisi juga tidak semudah yang dibayangkan karena perlu adanya pendekatan mendalam agar visi dan misi yang dibawa sama.

"Karena membangun koalisi juga tidak mudah sama halnya dalam membangun elektabilitas. Untuk itu, setiap hari kami harus ikhtiar. Hal ini mengingat membangun koalisi juga tidak kalah kompleksnya karena tidak semua ada dalam kendali kami," tuturnya.

AHY mengatakan bahwa pihaknya terus membangun komunikasi politik, apalagi saat ini masih tahun 2022 dan masih sangat dinamis.

Infografis Saling Sindir PDIP Vs Demokrat Bandingkan Kinerja Presiden. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Saling Sindir PDIP Vs Demokrat Bandingkan Kinerja Presiden. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya