Menilik Manuver AHY Memperkuat Partai Demokrat Jelang Pilpres 2024

Liputan6.com, Jakarta - Pemilu 2024 masih dua tahun lagi, namun Partai Demokrat seolah terus bergerak cepat melakukan konsolidasi internal untuk memenangkan Pilpres, Pileg, dan Pilkada tahun 2024.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menilai Partai Demokrat sudah di jalur yang benar (right on track) dalam mempersiapkan diri. Kesaksian dari lapangan menguatkan penilaian Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut.

"Ketua Umum AHY rajin turun ke lapangan dan bertemu para kader," jelas Deputi Pembinaan Organisasi DPP Partai Demokrat Si Made Rai Edi Astawa, Rabu (20/4/2022).

Sejak jadi Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2020, AHY sudah mengunjungi 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/ kota di seluruh tanah air. Cukup sering AHY mengajak pengurus dan kader daerah untuk menginap di tenda, berdiskusi di alam terbuka dan berolahraga bersama.

Menurut Made, AHY selalu menanamkan kepada semua kader untuk berjuang mengutamakan kepentingan negara.

"Dengan prinsip tersebut, maka semua kader PD selalu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, dalam bersikap dan bertindak. Partai menjadi sarana untuk membesarkan negara," jelas Made, mantan Komandan Batalyon Infanteri yang pensiun dini untuk terjun ke politik, mengikuti jejak AHY.

Untuk itu, tambah Made, Partai Demokrat harus bisa menjadi kendaraan politik yang kuat bagi para kader untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat.

"Ini karena PD pro rakyat. Tidak mungkin berpihak pada rakyat kalau tidak memenangkan hati dan pikiran rakyat," tegas Made.

Supaya kuat, lanjut Made, Partai Demokrat perlu kompak, solid, setia, dan solidaritas (asah, asih, asuh) para kader. Kekuatan inilah yang akan mengantarkan PD jaya pada Pemilu 2024.

AHY memimpin sendiri pelaksanaan Musyawarah Daerah di 34 provinsi dan Musyawarah Cabang di 514 kabupaten/ kota. Sesuai AD/ART PD tahun 2020, Musda dan Muscab mengusulkan calon Ketua DPD serta Ketua DPC. Sebagai Ketum, AHY bersama Sekjen dan Kepala BPOKK, kemudian memutuskan siapa calon yang diberi amanat kepemimpinan selama lima tahun mendatang.