Sukses

DPR: Pemda Bertugas Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah daerah (pemda) bertugas untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah daerah (pemda) bertugas untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran.

"Pemerintah daerah bisa memperkuat verifikasi data. Kalau informasi gagal salur, ada yang meninggal dunia atau tidak tepat sasaran, maka segera melaporkan kepada Kemensos. Mereka telah menyediakan mekanisme pembaruan data," kata Wakil Ketua Komisi VIII Tubagus Ace Hasan Syadzily di Balai Kota Balikpapan, Selasa (19/4), seperti dilansir Antara.

Bersama 11 orang anggota Komisi VIII DPR lainnya, Ace melakukan kunjungan kerja mengisi reses bersama jajaran Kemensos di Balikpapan, Kalimantan Timur. Agenda kunjungan memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.

Untuk penyaluran bansos di Kaltim, kata Ace, sejauh ini berjalan lancar dan baik. Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI melakukan penyerahan bantuan secara simbolis.

Bantuan terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako/BPNT, dan BLT Minyak Goreng. Selain itu disalurkan pula bantuan kesiapsiagaan bencana dan bantuan ATENSI.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Total Terdaftar

Di Provinsi Kalimantan Timur total terdaftar sebanyak 123.956 KPM PKH dengan nilai bantuan Rp93.493.125.000, BPNT menjangkau 573.475 KPM dengan nilai bantuan Rp114.695.000.000, dan BLT Minyak Goreng meliputi 337.110 KPM dengan nilai bantuan Rp33.771.000.000.

Kemensos membantu pemda berupa bantuan beras reguler penanganan bencana alam sebanyak 20.000 kg beras dengan nilai Rp215.380.000 dan bantuan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 66 KK sebesar Rp300.000.000.

Untuk bantuan ATENSI diberikan dalam bentuk bantuan kewirausahaan, lanjut usia (lansia), disabilitas, dan anak yatim piatu kepada 586 KPM senilai Rp640.595.270 sehingga total bantuan sebesar Rp243.055.100.270.

3 dari 3 halaman

Penerima di Balikpapan

Di Kota Balikpapan tercatat sebanyak 12.065 KPM PKH dengan bantuan senilai Rp9.068.425.000, BPNT menjangkau 63.215 KPM dengan nilai Rp12.643.000.000, dan BLT Minyak Goreng menjangkau 36.555 KPM senilai Rp3.655.500.000.

Bantuan ATENSI untuk kewirausahaan, lansia, disabilitas, dan anak yatim piatu sebesar Rp111.700.000 sehingga total bansos di Kota Balikpapan senilai Rp25.478.625.000.

Bantuan ATENSI yang disalurkan merupakan kontribusi dari Sentra Terpadu Kartini Temanggung dan Sentra Terpadu Prof. Dr. Suharso Surakarta.

Kunjungan kerja anggota Komisi VIII DPR RI juga berlangsung di Kota Batam dan Yogyakarta.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.

    DPR

  • Bantuan sosial (bansos) adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.
    Bantuan sosial (bansos) adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.

    Bansos

  • Ace Hasan Syadzily