Sukses

PKS: Demi Pemudik, Perbaikan Jalan Harus Selesai H-10 Lebaran dan Perbanyak Rest Area

Anggota Komisi V Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, meminta pemerintah mengantisipasi lonjakan mudik di tahun 2022. Ia menyebut pemudik menggunakan kendaraan pribadi diprediksi akan meningkat tajam.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi V Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, meminta pemerintah mengantisipasi lonjakan mudik di tahun 2022. Ia menyebut pemudik menggunakan kendaraan pribadi diprediksi akan meningkat tajam.

“Diperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran 2022 meningkat sebesar 167% menjadi 85,5 juta orang melalui darat, laut dan udara dibandingkan jumlah pemudik pada Lebaran 2021. Dimana hampir 75% melakukan perjalanan melalui darat baik itu menggunakan angkutan pribadi maupun umum,” ujar Suryadi dalam keterangannya, Selasa (19/4/2022).

Oleh sebab itu, ia mengingatkan pemerintah menyediakan fasilitas mudik yang memadai, seperti penyelesaian perbaikan jalan hingga rest area

“Semua pekerjaan perbaikan jalan sudah harus selesai pada H-10 Lebaran. Kemudian, juga harus tersedia banyak rest area yang layak dan bersih dengan tambahan jumlah ketersediaan toilet agar tidak menyebabkan kemacetan akibat antrean panjang,” kata dia.

Atas dasar itu, ia mengusulkan agar pelayanan mudik dimasukkan menjadi salah satu SPM (Standar Pelayanan Minimal) Jalan Tol.

“Kedua, diperlukan juga antisipasi terhadap terjadinya kepadatan arus mudik di jalan tol dan jalan non tol, sebab Pemerintah berencana memberlakukan arus searah dan ganjil genap mulai 28 April hingga 6 Mei 2022. Adanya pemberlakuan ganjil genap ini dikhawatirkan dapat berimbas pada kepadatan di jalan non tol,” ungkapnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Booster

Poin ketiga, Suryadi menyinggung ketentuan vaksin booster sebagai syarat perjalanan.

“F-PKS meminta agar Pemerintah menyediakan pelayanan tes antigen 1×24 jam atau tes PCR 3×24 jam bagi yang belum melakukan vaksinasi booster. F-PKS mengusulkan layanan tes tersebut dapat disediakan secara gratis dengan menggunakan CSR BUMN,” ucapnya.

Terakhir, Suryadi mengingatkan, di bidang angkutan umum pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap kelaikan angkutan umum, baik darat, laut maupun udara.

“Di samping itu, pemerintah perlu mengawasi harga tiket, jangan sampai terjadi peningkatan yang tidak wajar,” pungkas Suryadi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.