Kasus Penimbunan Solar, Polisi Tetapkan 117 Tersangka

Solar subsidi — Ilustrasi penimbunan solar. (Liputan6)

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya mengusut penimbunan Bahan Bakar Minyak atau BBM jenis solar. Sejauh ini, ada 81 kasus penimbunan solar yang sedang dalam penanganan Polri.

Dari 81 kasus tersebut, terdapat 117 tersangka yang sudah ditetapkan statusnya oleh Polri. Listyo menambahkan, kasus-kasus penimbunan solar masih dalam proses hukum.

"Kami melaporkan bahwa kita telah melakukan penegakkan hukum terhadap 117 tersangka dan 81 kasus saat ini sedang berproses," kata Listyo Sigit Prabowo kepada wartawan, Kamis (14/3/2022).

Listyo mengatakan penegakkan hukum terhadap penimbun solar berdampak positif pada alur pendistribusian.

"Alhamdulilah bahwa saat ini kita mulai lihat bahwa antrean terkait dengan kelangkaan solar sudah mulai berkurang," ujar dia.

Sebelumnya, Listyo menyampaikan isu kelangkaan BBM yang terjadi beberapa waktu yang lalu langsung ditindaklanjuti. Kepolisian melaksanakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kebijakan.

Detik-detik aksi penimbunan solar bersubsidi. Bergerak bak pembeli biasa, nyatanya kendaraan truk telah dimodifikasi hingga solar terpompa secara elektrik ke tangki khusus di dalam truk. Selama 4 bulan beraksi, 4 ton solar telah ditimbun.

2 dari 2 halaman

Ketersediaan Solar

FOTO: Polisi Gagalkan Penyelundupan 1,1 Ton Sabu Jaringan Timur Tengah — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ungkap ada 117 tersangka dari 81 kasus penimbunan solar. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Saat itu, faktanya ketersediaan BBM jenis solar cukup besar, bahkan mampu mencukupi untuk beberapa waktu ke depan.

Dalam hal ini, Polri kemudian melakukan pengawasan. Tak hanya itu, beberapa pihak yang melakukan penyimpangan turut ditindak.

"Karena memang ada disparitas harga yang cukup tinggi. kebutuhan industri yang cukup tinggi, sehingga mereka berusaha untuk mengambil kebutuhan minyak dari SPBU. Demikian juga SPBU subsidi yang tentunya ini menjadi beban pemerintah," tandas dia.