Pimpinan MPR: Kita Perlu Antisipasi Krisis Global Agar Punya Ketahanan Pangan Lebih Baik

Pada tahun 2020, ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sejumlah badan dunia menganalisa secara komprehensif tentang ancaman serta indikasi kerawanan pangan dan malnutrisi secara global berdasarkan refleksi mendalam atas situasi pandemi yang menggerogoti setiap aspek kehidupan.

"Berdasarkan catatan Badan Pangan Dunia (FAO), kondisi itu diperparah dengan terjadinya konflik Rusia-Ukraina sehingga menyebabkan kenaikan 17,1% harga komoditas biji-bijian dunia, termasuk barley, gandum dan jagung," ujarnya.

Karena, tambah Rerie, krisis yang terjadi di dunia sering kali mengganggu stabilitas komoditas pangan dunia, akibat terjadinya lonjakan intervensi perdagangan dan pembatasan ekspor pangan.

"Kondisi itu, harus segera diantisipasi dengan berbagai langkah strategis yang terukur, lewat kolaborasi yang baik antara para pemangku kepentingan dan masyarakat, agar negeri ini mampu mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik," ujar Rerie.

Sementara Wakil Menteri Pertanian 2009- 2011, Bayu Krisnamurti mengungkapkan, inflasi Indonesia Januari 2022 hingga Maret 2022 sudah tercatat 2,4%. Angka tersebut, menurut Bayu, sudah melampaui angka inflasi Indonesia pada 2019 pra pandemi yang tercatat 2,27%.

Bayu menyarankan agar kita harus bersiap menghadapi inflasi Indonesia melebihi angka perkiraan pemerintah yang sebesar 3 +/-1% atau berkisar 4%.

"Harga-harga komoditas dunia seperti gandum, sapi bakalan, gula, kedelai dan CPO, naik tajam. Hal itu, disebabkan pasokan komoditas merespon lambat terhadap pemulihan dari pandemi di beberapa negara," jelas Bayu.

Jadi, menurut dia, kondisi harga-harga komoditas dunia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja dan berdampak global, termasuk Indonesia.

Senada dengan Bayu, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa mengungkapkan dampak harga komoditas dunia sangat mempengaruhi kondisi pasokan pangan Indonesia.

"Kondisi saat ini, FAO food price indeks dunia sudah mencapai 152 atau lebih tinggi daripada food price indeks saat terjadi perang Arab-Israel pada 1973-1975 yang sebesar 137," ujar Dwi.

Dwi memperkirakan tahun ini akan terjadi krisis pangan dunia dan kemungkinan akan panjang. Menghadapi kondisi itu, ujar Dwi, Indonesia akan kesulitan menghadapinya, karena angka ketahanan pangan Indonesia terus memburuk pada tiga tahun terakhir.

Dwi berharap berbagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat harus terus dilakukan, untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

"Sejumlah terobosan anak bangsa, dalam menghasilkan bibit unggul tanaman pangan, produksi pupuk dan sejumlah inovasi lainnya harus mendapatkan dukungan yang memadai demi kemandirian pasokan pangan nasional," ujar Dwi.

Adapun Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian, Universitas Lampung, Bustanul Arifin mengungkapkan kondisi harga-harga komoditas dunia saat ini dipengaruhi faktor geopolitik, perubahan iklim dan pandemi.

Menurut Bustanul, kondisi yang menyebabkan gejolak harga pangan itu harus diantisipasi secara menyeluruh.

"Untuk jangka pendek, pemberian bantuan langsung tunai dan sejenisnya harus dilakukan secara efektif, jangan sampai terjadi kebocoran," ujarnya.

Selain itu, tambah Bustanul, upaya dalam jangka menengah bisa dilakukan lewat pendampingan dan pemberdayaan petani pada pertanian presisi, digitalisasi rantai pasokan yang mampu meningkatkan nilai pangan dan untuk jangka panjang dengan memperkenalkan teknologi pangan yang lebih adaptif terhadap perubahan.

Sedangkan Dosen Program Studi Manajemen FEB Unika Soegijapranata Semarang, MG Westri Kekalih Susilowati berpendapat permasalahan pangan itu mencakup aspek produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat.

Karena masalah pangan, jelas Westri, sangat dipengaruhi alih fungsi lahan dan degradasi lahan di sisi produksi, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya status ekonomi yang mempengaruhi pola konsumsi dan pada akhirnya berpengaruh pada ketersediaan pangan.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, setiap komoditas memiliki kerakteristik yang khas, sehingga perlakuan terhadap setiap komoditas harus berbeda untuk upaya perbaikan.

Martin juga mendesak pemerintah harus secara ketat mengawal harga-harga komoditas di tengah harga komoditas global yang bergejolak.

Menurut dia, upaya pengawalan harga komoditas pernah dilakukan pemerintah dan berhasil mengendalikan harga beberapa tahun lalu. "Saya kira pemerintah bisa menerapkan strategi yang sama untuk mengendalikan harga komoditas kali ini," ujar Martin.

Kolaborasi antara instansi dan lembaga serta pemerintah pusat dan daerah, tegas Martin, harus diperbaiki sehingga upaya untuk mengatasi gejolak harga komoditas di tanah air bisa berjalan dengan baik.

Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Luthfi A Mutty berpandangan masalah pangan yang dihadapi saat ini adalah dampak dari masalah global. Meski demikian, kondisi itu harus dihadapi dengan berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Karena, tambahnya, kelembagaan petani di Tanah Air saat ini terbilang lemah. Kelompok tani tidak lagi jadi tujuan untuk dibina. Banyak penyuluh pertanian, beralih dari tenaga fungsional menjadi tenaga struktutal.

Jurnalis senior Saur Hutabarat berpendapat Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang begitu besar di sektor ketersediaan pangan yang harus segera diselesaikan.

Cadangan beras dalam negeri yang hanya tersedia untuk 1-2 bulan misalnya, ujar Saur, harus bisa ditingkatkan. Demikian pula produksi pangan nasional yang tidak mampu mengimbangi pertambahan jumlah penduduk.

Pemberdayaan petani dari sisi kemampuan dan kreativitas juga harus menjadi kepedulian bersama agar mampu mendorong produktivitas pangan nasional.