PDIP Klaim Kenaikan Harga BBM di Era Jokowi Lebih Rendah Dibanding Era Soeharto dan SBY

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98), Adian Napitupulu, mengklaim kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih rendah dibanding era Presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Aksi demonstrasi yang akan berlangsung Senin 11 April 2022 di berbagai kota di Indonesia, salah satu tuntutannya terkait kenaikan harga BBM. Adian berpendapat, kenaikan harga BBM jenis pertamax lebih berdampak langsung ke ekonomi menengah ke atas.

Harga BBM jenis Pertamax naik dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500. Adian mengatakan, pengguna pertamax umumnya adalah mobil atau motor pribadi yang masuk kategori menengah ke atas.

"Jadi kalau ada aksi menolak kenaikan harga Pertamax maka tentu yang sangat terbela dan diuntungkan bukan tukang ojek, supir angkutan Umum, angkutan sayur mayur dan ekonomi lemah lainnya, tetapi sekitar 14 persen kelas menengah ke atas pengguna Pertamax, yang pendapatannya boleh jadi di kisaran Rp15 juta per bulan hingga tak terhingga," kata Adian dalam keterangan resminya, Minggu (10/4/2022).

Dia juga membandingkan harga BBM dari tiga presiden berbeda yakni Jokowi, SBY, dan Soeharto. Perbandingan ini kata Adian, dibuat dengan beberapa catatan yaitu, pertama, harga BBM yang dibandingkan adalah jenis Premium dan atau Pertalite. Perbandingan juga memakai UMR Jakarta dalam beberapa kurun waktu terakhir. Seperti pada tahun 1991 harga Premium Rp 150,- per liter sementara UMR saat itu Rp 18.200 per bulan. Dengan perbandingan itu maka upah pekerja dalam satu bulan hanya mampu membeli sekitar 121 liter Premium.

Pada 1998, Premium naik sekitar 700% dari tahun 1991. Dari Rp 150 per liter menjadi Rp 1.200,- perliter sementara UMR naik menjadi Rp 154.000 per bulan. Jadi upah satu bulan setara dengan 128 liter Premium.