Sukses

Teringat Lagu Ayu Ting Ting, Sekjen PDIP: Massa Demo 11 April Jangan Salah Alamat

Hasto mewanti, massa aksi jangan sampai salah alamat dalam merespons isi tuntutannya. Sebab, jika mereka masih mendesak terkait periode masa jabatan presiden, maka Hasto menegaskan mereka sudah salah alamat.

Liputan6.com, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI 2022, akan menggelar aksi demo di Kompleks DPR, kawasan Senayan, Jakarta, pada 11 April 2022.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, mempersilakan mahasiswa menyuarakan aspirasinya. Sebab, demonstrasi merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia.

"Saya dulu juga ikut demo untuk menjelang Pak Harto lengser. Jadi itu kan hak untuk berserikat dan berkumpul. Termasuk menyampaikan pendapat. Itu kan diatur konstitusi," kata Hasto di Kantor Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung Jakarta Selatan, Minggu (10/4/2022).

Hasto mewanti, massa aksi jangan sampai salah alamat dalam merespons isi tuntutannya. Sebab, jika mereka masih mendesak terkait periode masa jabatan presiden, maka Hasto menegaskan mereka sudah salah alamat. Karena Presiden Jokowi sudah tegas untuk taat konstitusi dan menolak hal itu.

"Jika demo ditujukan untuk agenda itu, saya jadi teringat suatu lagu. Jangan sampai salah alamat, seperti lagu dari Ayu TingTing. Jangan salah alamat!," tegas Hasto. 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Sampaikan 4 Tuntutan

Sebagai informasi, berdasarkan keterangan resmi BEM SI 2022, ada empat tuntutan yang akan disuarakan besok dalam aksi. Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

Kedua, mendensak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

Ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.

Terakhir, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.