Ketua KPK: Pejabat Jangan Main-Main dengan Hajat Hidup Nelayan

Ketua KPK, Firli Bahuri. (Liputan6/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menyebut bahwa pemerintah banyak membuat kebijakan dan program kesejahteraan bagi para nelayan, tapi tidak sedikit yang diselewengkan oleh penyelenggara negara.

Firli kali ini mengingatkan kepada pejabat negara untuk tidak korupsi dalam program kesejahteraan nelayan. Dia meminta program kesejahteraan nelayan jangan dijadikan peluang meraup untung dengan cara yang tidak halal.

"Saya ingatkan kepada aparatur pemerintah termasuk pejabat yang terkait untuk jangan main-main dengan hajat hidup nelayan, khususnya pada aturan dan program kesejahteraan bagi saudara-saudara kita ini," kata Firli Bahuri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, memperingati Hari Nelayan Nasional, yang jatuh setiap 6 April, seperti dilansir Antara.

Dia mengambil contoh bagaimana program kesejahteraan nelayan yang diselewengkan oleh pejabat seperti kasus korupsi ekspor benih lobster, pengadaan kapal nelayan, dan tukar guling tanah untuk tambak.

Firli memastikan KPK dan institusi penegak hukum lainnya bakal membongkar semua praktik-praktik korupsi, yang menyengsarakan para nelayan Indonesia tanpa terkecuali.

"Saya pastikan akan kami kejar, tangkap, dan jerat siapapun yang berani mengusik apalagi memakan anggaran negara untuk kesejahteraan nelayan Indonesia dengan pasal tindak pidana korupsi yang paling berat hukumannya," ucap Ketua KPK periode 2019-2023 ini.

"Jika memiliki cukup alat bukti kuat, akan kami pilih opsi miskinkan koruptor dengan pasal TPPU (tindak pidana pencucian uang)," imbuhnya.

Rabu (25/11) dini hari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Menteri KKP Edhy Prabowo dan sejumlah pejabat Kementerian KKP lainnya di Bandara Soekarno-Hatta. Edhy ditangkap sepulang kunjungan kerja dari Amerika Serikat.

2 dari 2 halaman

Pahlawan Ekonomi Devisa Samudera

Puluhan perahu nelayan Suku Bajo saat menyambut kedatangan tamu di Pulau Nain, Minahasa Utara.

Menurut Firli, nelayan Indonesia, khususnya nelayan tradisional yang kerap melaut di samudera lepas sampai perbatasan negara layak disebut sebagai pahlawan ekonomi devisa samudera, kendati belum ada tanda jasa resmi sebagai bentuk penghargaan kepada mereka.

"Bukan hanya itu saja, para nelayan sering singgah dan menginap di pulau-pulau terluar saat berlayar mencari ikan, menjadi agen pertahanan tegaknya kedaulatan Tanah Air dan kekayaan negara dari hasil laut karena menjadi informan kegiatan kapal asing yang menerobos kedaulatan, khususnya kegiatan 'illegal fishing' di perairan NKRI," terangnya.

Hal itu yang membuat Firli menganggap para nelayan Indonesia merupakan pahlawan pertahanan dan kedaulatan NKRI. Dia mendorong agar nelayan Tanah Air diangkat sebagai pahlawan ekonomi devisa samudera, pahlawan pertahanan, dan kedaulatan negara.

"Insyaallah, kami di KPK akan mengawal seluruh anggaran peningkatan kesejahteraan nelayan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote, demi kesejahteraan dan kemakmuran pahlawan ekonomi devisa samudera, pahlawan pertahanan, dan kedaulatan negara," ujar Firli.