Komisi IX: Saat Ini Tidak Darurat, Pemerintah Dosa Jika Tidak Gunakan Vaksin Halal

Oleh Delvira Hutabarat pada 06 Apr 2022, 19:14 WIB
Diperbarui 06 Apr 2022, 19:15 WIB
FOTO: Jadi Syarat Mudik, Polda Metro Jaya Gelar Vaksinasi Booster
Perbesar
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin booster kepada warga di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (5/4/2022). Kegiatan vaksinasi yang digelar Ditreskrimum Polda Metro Jaya ini menyediakan 1.000 dosis vaksin Pfizer dan Astrazeneca. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta Anggota Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR RI, Nur Nadlifah mempertanyakan kemampuan PT. Bio Farma memproduksi vaksin Covid-19 jenis Sinovac. Pertanyaan Nadlifah terkait vaksin booster yang tidak termasuk dalam jenis vaksin untuk booster.

Padahal, baru Sinovac yang telah mendapatkan fatwa vaksin halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Sebenarnya berapa kemampuan Bio Farma untuk memproduksi vaksin Sinovac. Ini akan berlanjut, karena dalam kebijakan Kemenkes, vaksin Sinovac tidak masuk untuk booster, sementara vaksin Sinovac ini sudah mendapatkan fatwa halal. Sementara lagi vaksin Sinovac yang dijadikan rekomendasi. Karena vaksin booster semuanya belum disediakan vaksin halal,” kata Nadlifah dalam Rapat Panja, Rabu (6/4/202).

Nadlifah menyebut seharusnya produksi Sinovac ditambah sehingga bisa juga dipakai untuk booster.

“Kenapa produksinya tidak ditambah? Sehingga booster ini ada pilihan vaksin halalnya. Ini berapa kali saya ulang karena mayoritas masyarakat Indonesia itu muslim. Kita dosa kalau tidak menyediakan vaksin halal,” katanya.

Politikus PKB itu mengingatkan bahwa pemerintah akan berdosa apabila tidak memberi pilihan vaksin halal untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim. Sebab, saat ini bukan keadaan darurat seperti saat ada varian delta.

“Saat ini tidak (darurat). Maka dosa pemerintah jika tidak menggunakan vaksin yang sudah mendapatkan fatwa halal. Ini saya ingatkan kita sebagai sesama muslim. Mungkin Bu Penny (Kepala BPOM) dan dari Bio Farma bisa memberikan desakan kepada Menkes untuk memberikan pilihan,” tegasnya.

 


Diserahkan ke Masyarakat

Apabila masyarakat telah diberi pilihan vaksin, lanjutnya, maka keputusan berada di tangan masyarakat apakah akan memilih vaksin halal atau tidak.

“Kalau ternyata masyarakat tidak memilih itu (vaksin halal) yasudah urusannya,” pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya