KPK Eksekusi Edhy Prabowo ke Lapas Klas I Tangerang

Suap Izin Benih Lobster, Mantan Menteri KP Edhy Prabowo Dihukum Lima Tahun Penjara — Terdakwa suap izin ekspor benih lobster tahun 2020, Edhy Prabowo usai menjalani sidang pembacaan putusan hakim pengadilan Tipikor melalui daring di Gedung KPK Jakarta, Kamis (15/7/2021). Mantan Menteri KP, Edhy Prabowo dihukum lima tahun penjara, denda Rp 400 juta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Edhy Prabowo ke Lapas Klas I Tangerang. Mantan menteri kelautan dan perikanan ini diketahui sudah divonis bersalah oleh pengadilan dalam kasus korupsi benih lobster atau benur.

"Jaksa Eksekusi KPK Hendra Apriansyah 5/4 telah selesai melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst tanggal 15 Juli 2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PT DKI Jakarta Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI tanggal 1 November 2021 Jo Putusan MA Nomor : 942K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 Maret 2022," tulis konfirmasi Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada awak media, Rabu (6/4/2022).

Ali menjelaskan, Edhy Prabowo dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 5 tahun dikurangi dengan masa penahanan sejak di tahap penyidikan.

"Terpidana juga dibebankan pidana denda sebesar Rp400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," jelas Ali.

Rabu (25/11) dini hari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Menteri KKP Edhy Prabowo dan sejumlah pejabat Kementerian KKP lainnya di Bandara Soekarno-Hatta. Edhy ditangkap sepulang kunjungan kerja dari Amerika Serikat.

2 dari 2 halaman

Uang Pengganti

Selain itu, Edhy juga wajib membayar uang pengganti sejumlah Rp9,6 miliar dan USD 77.000 dan apabila tidak membayar, maka dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.

"Dalam hal hartanya tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 3 tahun," tegas Ali.

Sebagai informasi, dalam putusannya Edhy juga menjalani pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun, terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok.