Komisi IX DPR Minta Pemerintah Upayakan Vaksin Halal untuk Pemudik Lebaran

Vaksinasi Massal di Klaster Covid-19 Cilangkap — Tenaga kesehatan menyiapkan vaksin untuk warga di MTs As-Syafiiyah, Cilangkap, Jakarta, Kamis (3/6/2021). Vaksinasi massal di zona merah RT 03/RW 03 Cilangkap akibat klaster halal bi halal itu dilakukan terhadap warga yang telah menjalani tes usap dengan hasil negatif. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyatakan bahwa Negara mempunyai tugas untuk melindungi keselamatan rakyat Indonesia selama masa Covid-19. Permintaan akan penggunaan vaksin halal, menurutnya juga harus didengarkan oleh pemerintah.

Sebab, saat ini sudah ada banyak pilihan vaksin dan kondisinya sudah tidak mendesak sebagaimana pada awal-awal pandemi Covid-19.

"Negara ini punya tugas untuk melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia," kata Edy dalam keterangannya, Senin (4/4/2022).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menyatakan, keselamatan rakyat Indonesia merupakan hal utama yang ditekankan pemerintah pada vaksinasi booster. Apalagi, terbukti dengan mengikuti vaksin booster maka resiko terkena Covid-19 itu rendah sekali. Artinya semakin banyak rakyat yang sudah booster semakin bagus untuk mereka

"Presiden sudah mengambil kebijakan vaksin booster, gratis, sudah membeli vaksin agar rakyatnya selamat dan sehat. Negara boleh melakukan apapun dong untuk membuat regulasi agar rakyatnya ikut vaksin, termasuk yang mau pulang mudik, agar lebih aman mereka dibooster," jelas Edy.

Dia mendukung kebijakan pemerintah agar pemudik lebaran 2022 harus mengikuti vaksin booster. Termasuk kebijakan terbaru untuk pemudik yang menggunakan pesawat terbang, dimana jika belum booster maka harus menunjukkan hasil pemeriksaan rapid test.

Permintaan masyarakat agar menggunakan vaksin halal, menurutnya adalah hal yang sangat wajar.

"Saya kira itu harus diupayakan, semaksimal mungkin harus halal. Siapa sih yang enggak suka kalau kemudian rakyat kita muslim lalu menggunakan vaksin halal," kata dia.

"Saya kira wajar tuntutan masyarakat untuk ketersediaan vaksin halal. Tapi kalau konteksnya gawat darurat, kalau jumlahnya tidak mencukupi, demi keselamatan yang lebih besar bisa digunakan vaksin dari produk apapun," sambungnya.

Majelis Ulama Indonesia memutuskan vaksin Covid-19 Sinovac halal. Pengumuman dilakukan usai menggelar rapat pleno pada Jumat siang.

2 dari 2 halaman

Upayakan Vaksin Halal

Sejumlah pemuda di Surabaya meminta vaksinasi booster menggunakan vaksin yang sudah terjamin kehalalannya. (Istimewa)

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/1), Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia mengatakan akan mengupayakan semaksimal mungkin dan menegaskan akan meninjau kembali supaya masyarakat muslim mendapatkan haknya memperoleh vaksin halal.

"Untuk vaksin lain yang statusnya sudah halal kami sampaikan tadi, kami akan meninjau kembali. Karena intinya pada tahun 2022 ini kecuali vaksin merah putih tidak ada di perencanaan pembelian vaksin baru,” tegasnya.