Komisi XI DPR Sebut Kenaikan PPN 11 Persen untuk Bantu Pemulihan Ekonomi

Oleh Delvira Hutabarat pada 29 Mar 2022, 15:13 WIB
Diperbarui 29 Mar 2022, 15:17 WIB
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara
Perbesar
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara. (Foto: Mentari/Man)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 mendatang.

Manggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PPP, Amir Uskara menyatakan kenaikan itu untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Dia menegaskan bahwa kebijakan menaikkan tarif PPN 11 persen itu telah melalui pembahasan panjang.

“Kenaikan tarif PPN bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak yang targetnya sebesar 9,3-9,5 persen dari PDB pada 2022. Di satu sisi kebutuhan anggaran saat pemulihan ekonomi tidak kecil, cukup wajar apabila berbagai upaya dilakukan untuk naikkan target penerimaan pajak,” kata Amir kepada Liputan6.com, Selasa (29/3/2022).

Seiring dengan adanya kebijakan kenaikan PPN, DPR memastikan akan terus memantau pemerintah agar menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sehingga tidak menambah beban masyarakat.

“Kami selalu ingatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas kebutuhan pokok, sehingga dalam UU HPP, sembako dikecualikan dari objek PPN. Beras, tahu, tempe itu masih bebas PPN per April mendatang,” ucap Amir.

Komisi XI DPR meminta masyarakat tidak perlu panik dan khawatir dengan adanya kebijakan kenaikan PPN 11 persen. “Karena sasaran PPN bukan masyarakat miskin dan rentan miskin,” ujarnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Tambah Jaring Pengaman

FOTO: Warga Tangerang Antre Terima Bantuan Sosial Tunai
Perbesar
Warga menunjukkan uang tunai usai menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (23/6/2020). Bantuan tersebut merupakan salah satu program jaring pengaman sosial terkait pandemi virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Lebih lanjut, pemerintah diminta menambah jaring pengaman untuk mengantisipasi lonjakan harga barang-barang imbas dari kenaikan PPN.

“Pemerintah diminta mempersiapkan tambahan jaring pengaman baik melalui PKH, bantuan non-tunai, kartu prakerja, hingga pembiayaan murah bagi pelaku usaha mikro. Kerja sama antarsektor misalnya BI, OJK juga penting untuk menjamin suku bunga pinjaman tetap terjangkau oleh pelaku usaha,” beber dia.

Politikus PPP ini optimistis kenaikan PPN 11 persen tidak akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Meski PPN naik, tapi kami cukup optimis pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022 bisa naik di atas 4,5 sd 5 persen. Terlebih momentum Ramadan sudah terjadi pelonggaran mobilitas, jadi mudik bisa diandalkan untuk bantu percepatan kenaikan konsumsi rumah tangga,” kata Amir.

“Masyarakat yang bekerja di sektor komoditas seperti perkebunan dan pertambangan khususnya di luar Jawa, pendapatannya juga terus meningkat sehingga kenaikan PPN relatif kecil dampaknya,” pungkas dia.

 

Lanjutkan Membaca ↓

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya