KontraS: Polisi Tak Bisa Jawab Saat Ditanya Dasar Aturan Menolak Laporan Dugaan Korupsi Luhut

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya, kemarin (23/3/2022) menolak laporan Koalisi Bersihkan Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil tentang dugaan tindak pindana korupsi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berupa gratifikasi berkaitan bisnis tambang di Papua.

Namun, menurut Kepala Divisi Hukum KontraS, Andi Muhammad Rizaldi, polisi tidak bisa menjawab ketika ditanya dasar aturan menolak laporan dugaan korupsi tersebut.

"Berkaitan dengan laporan dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yang diduga dilakukan Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah orang termasuk entitas korporasi laporan yang kami ajukan tersebut ditolak, begitu," ujar Kepala Divisi Hukum KontraS Andi Muhammad Rizaldi kepada Merdeka.com, Kamis (24/3/2022).

Menurut Andi, alasan penyidik Polda Metro Jaya menolak laporan dugaan korupsi Luhut yang dilayangkan Koalisi Bersihkan Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil, karena penanganan laporan kasus dugaan korupsi mesti lewat laporan informasi dan tidak dapat melalui laporan polisi.

"Ketika kemudian, kita tanya apa dasar peraturan yang membuat polisi mengajukan penjelasan tersebut. Tetapi, pertanyaan itu tidak dijawab dan tidak ada dasar yang bisa dijelaskan oleh aparat kepolisian," kata Andi.

Padahal, ucap Andi, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) No 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberi penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tipikor.