Kepala Otorita IKN Sambangi KPK, Konsultasi Tata Kelola Ibu Kota Nusantara

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, memastikan pihaknya akan konsultasi publik dalam pembentukan struktur Otorita IKN. Dengan adanya konsultasi publik ini, Bambang berharap dapat sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat.

"Dengan konsultasi publik tentunya kita ingin menyerap juga dari masyarakat juga. Ini merupakan rangkaian dari empat Perpres dan dua rancangan peraturan pemerintah yang sedang digarap oleh kementerian dan lembaga. Mudah-mudahan secepatnya," ungkap Bambang usai diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (18/3/2020).

Dia menyampaikan pihaknya akan berupaya membuat organisasi yang dipimpinnya menjadi institusi yang lincah dan memiliki tata kelola yang baik. Saat ini, dia tengah menggodok hal tersebut bersama dengan kementerian/lembaga terkait.

"Kami ingin memastikan juga nanti ada satu bentuk yang benar-benar lincah, namun masih tadi memenuhi kaidah-kaidah tata kelola yang baik sehingga kita benar-benar memiliki satu institusi yang istilahnya lincah atau agile tapi dengan governance yang baik," ujar Bambang

Bambang menuturkan sejak awal pihaknya ingin memastikan agar tata kelola Otorita IKN dapat berlangsung dengan baik. Bambang meyakini tata kelola yang baik merupakan salah satu prasyarat yang cukup utama untuk menarik investor.

"Makin kita memiliki satu governance yang baik, makin investor percaya bahwa kita punya kredibilitas dan tentunya nanti trust-nya akan terbangun," katanya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kedatangan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Dhony Rahajoe di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan.

"Jaksa Agung dalam pertemuan tersebut mendukung pelaksanaan tugas IKN sehingga pemindahan ibu kota sebagai program pemerintah dapat berjalan sebagaimana diharapkan, dan Kejaksaan juga mendukung secara maksimal termasuk melibatkan Sumber Daya Manusia yang ada di Kejaksaan untuk bersama-sama membangun dan mewujudkan IKN," tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Kamis (17/3/2022).

Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono mengatakan bahwa pada intinya organisasi IKN dapat beroperasi bila sudah dibentuk struktur organisasinya. Bila dilihat dalam ketentuan Undang-Undang, pihaknya diberikan waktu hingga akhir tahun 2022 untuk membentuk organisasi otorita IKN, namun tentu diusahakan agar lebih cepat.

"Ada bagian penting saat saya dan Bapak Jaksa Agung beserta Bapak Jamdatun, Bapak Jamintelijen, dan Bapak Jampidsus melakukan pertemuan di mana dari awal kita ingin mengawal agar proses tata kelola dijaga dengan baik. Karena apabila ingin mengundang investasi, saat ini investor-investor besar itu sangat menekankan 3 tiga aspek yaitu ESG," jelas Bambang.

Tiga aspek ESG itu adalah Environment yakni tentang aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan perubahan iklim atau climate change, Sosial yaitu kemasyarakatan, dan juga Government atau tata kelola di mana nantinya akan membuat struktur dari projek tersebut.