MPR: Penundaan Pemilu Kalau Enggak Didukung Rakyat, Ya Berhenti

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, mengatakan penundaan Pemilu 2024 hanya bisa terjadi jika mendapatkan dukungan kuat dari rakyat. Menurut dia, kalau tidak ada kehendak kuat dari rakyat, tidak mungkin bisa dilaksanakan wacana tersebut.

"DPR dan MPR adalah cerminan kehendak rakyat. Kalau wacana ini mendapatkan dukungan rakyat kuat, cukup alasan bagi MPR menjalankan amendemen," kata Jazilul dalam diskusi bertajuk "Penundaan Pemilu dalam Koridor Konstitusi" di Gedung MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta, Selasa.

Sampai hari ini, kata Jazilul, belum ada satu pun fraksi yang mengusulkan amendemen. Sejauh ini MPR hanya ada rekomendasi dari MPR periode sebelumnya untuk membahas mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Menurut dia, sampai hari ini masih ada partai yang maju mundur karena masih pada tahap wacana, belum sampai pada forum pengambilan keputusan.

"Sering partai-partai dalam membahas undang-undang ikut terus. Akan tetapi, pada tahap pengambilan keputusan, tidak setuju," ujarnya.

Jazilul mengutarakan bahwa usulan penundaan Pemilu 2024 lebih pada memberikan "pintu" usulan kepada partai-partai politik sehingga belum sampai pada pengambilan sikap.

"Jangan-jangan kalau nanti wacana penundaan Pemilu 2024 terus digulirkan, nanti pada tahap pengambilan keputusan resminya, partai-partai setuju," katanya.