KPK Buka Peluang Jerat Tersangka Baru di Kasus Dugaan Suap Eks Hakim PN Surabaya

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat tersangka baru dalam kasus dugaan suap penangan perkara di Pengadilan Negeri atau PN Surabaya.

Dalam kasus ini lembaga antirasuah itu sudah menetapkan mantan Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat sebagai tersangka.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik tengah mencari bukti adanya suap yang diterima Hakim Itong dari pihak lain.

"Segala informasi dari proses penyidikan ini kami pastikan terus dikembangkan dan dianalisa lebih lanjut oleh tim penyidik KPK," kata dia dalam keterangannya, Selasa (15/3/2022).

Belakangan KPK mengusut dugaan adanya penerimaan lain oleh Hakim Itong. Hakim Itong diduga tidak hanya menerima suap dari satu perkara saja. Meski demikian, untuk saat ini KPK masih fokus menyelesaikan berkas kasus pertama.

"Saat ini masih fokus pembuktian unsur pasal terhadap dugaan perbuatan tersangka IIH (Itong Isnaeni Hidayat) dan kawan-kawan," ujar Ali.

KPK resmi menetapkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaini Hidayat sebagai tersangka kasus suap dalam penanganan perkara hubungan industrial. Tersangka diduga akan menerima suap Rp 140 juta dari yang dijanjikan sebesar Rp 1,3 miliar.

2 dari 2 halaman

Kasusnya

Diketahui, KPK menetapkan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (IIH) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya.

Selain Itong, KPK juga menjerat dua tersangka lain, yakni panitera pengganti PN Surabaya Hamdan (HD) serta Hendro Kasino (HK) selaku pengacara dan Kuasa dari PT Soyu Giri Primedika (SGP). Mereka dijerat usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan KPK pada Rabu, 19 Januari 2022.

Kasus ini bermula saat Hendro mengajukan permohonan pembubaran PT SGP. Permohonan ini disidangkan oleh Itong selaku hakim tunggal. Demi permohonannya dikabulkan, Hendro menjanjikan uang sebesar Rp 1,3 miliar.

Sebagai langkah awal realisasi komitmen fee, Hendro menemui Hamdan dan meminta agar hakim memutus sesuai keinginan Hendro. Putusan yang diinginkan oleh Hendro di antaranya agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp 50 miliar.

Hamdan menyampaikan keinginan Hendro tersebut kepada Itong yang kemudian bersedia dengan adanya imbalan sejumlah uang. Kemudian, pada 19 Januari 2022, uang diserahkan oleh Hendro kepada Hamdan sejumlah Rp 140 juta yang diperuntukkan bagi Itong.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
PN Surabaya
Itong Isnaeni Hidayat