PKB: Wacana Penundaan Pemilu, Wajah Lain Presiden 3 Periode yang Dikampanyekan Sejak 2019

Ilustrasi Pemilu Pilkada Pilpres (Freepik) — Ilustrasi Pemilu/Pilkada/Pilpres (Freepik)

Liputan6.com, Jakarta - Wasekjen DPP PKB Luqman Hakim menyebut wacana penundaan Pemilu 2024 telah menuai penolakan dari mayoritas masyarakat. Agar polemik tidak terus berlanjut, dia mengusulkan para pemimpin bangsa duduk satu meja.

Pertemuan diikuti oleh seluruh ketua umum partai politik koalisi pemerintah, Presiden Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD, Ketua/Kepala Lembaga Tinggi Negara, Perwakilan Ormas, Perwakilan Akademisi dan Pihak lain yang berkompeten.

"Di forum diumumkan dua hal penting secara resmi, pertama Pemilu tahun 2024 tetap akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Dan kedua kebutuhan penyempurnaan konstitusi melalui amandemen UUD 1945 untuk memasukkan PPHN/GBHN dan menambahkan norma antisipasi tidak dapat dilaksanakannya pemilu apabila negara dalam keadaan bahaya," kata Luqman, Jumat (4/3/2022).

Luqman menyebut, adanya forum resmi maka diharapkan tidak ada lagi manuver-manuver dari mana pun, untuk menunda pemilu 2024. Sebab, kata dia, usulan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden ini sebenarnya telah ada sejak 2019.

"Maka diharapkan tidak ada lagi manuver-manuver dari mana pun. Bagi saya, kepastian itu penting, karena wacana penundan Pemilu 2024 hanyalah wajah lain dari wacana presiden 3 periode yang telah dikampanyekan pihak tertentu sejak akhir 2019 yang lalu," kata dia.

Anggota Komisi II DPR itu menyebut apabila wacana penundaan pemilu dibiarkan terus bergulir, maka akan terus ada gangguan dan manuver untuk menggagalkan Pemilu 2024.

"Apabila masalah ini tidak dituntaskan setuntas-tuntasnya, saya khawatir pelaksanaan tahapan dan jadwal pemilu selama dua tahun ke depan, sampai tahun 2024, akan terus dihantui dan diganggu dengan manuver penundaan atau penggagalan Pemilu 2024," pungkas dia.

Sejumlah elit partai politik serukan usulan penundaan pemilu tahun 2024. Pro kontra pun muncul disertai dengan argumen dari kedua belah pihak.

2 dari 3 halaman

Istana: Jangan Seret Presiden dalam Wacana Penundaan Pemilu 2024

Sambutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pembukaan Munas IX Korpri Tahun 2022 pada 28 Januari 2022. (Dok Biro Pers Sekretariat Presiden RI)

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menekankan bahwa isu penundaan Pemilu 2024 bukan prioritas pemerintah. Dia pun meminta semua pihak tak menyeret nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam polemik ini.

"Isu penundaan ini tidak menjadi prioritas sampai saat ini. Yang kami harap jangan diseret-seret (presiden dalam wacara penundaan pemilu 2024)," jelas Faldo kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).

Terkait nama-nama pejabat negera di lingkaran pemerintahan yang disebut sebagai sosok di balik usulan penundaan Pemilu 2024, Faldo menilai sebagai gosip politik. Pasalnya, informasi ini didapat dari sumber anonim.

"Narsumnya anonim semua. Bisa saja saya anggap ini sebuah gosip politik, gosip politik biasa saja gitu dan ini sebuah konsekuensi dan terkait tuduhannya saya bisa sebut juga ini imajinasi," kata Faldo.

3 dari 3 halaman

Usulan Penundaan Pemilu

Sebelumnya, usulan penundaan pemilu 2024 disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Bola panas yang dilontarkan oleh Cak Imin itu disetujui juga oleh 3 partai politik yang merupakan koalisi pemerintah.

Cak Imin mengklaim, usulan itu hadir usai dirinya bertemu dengan pelaku UMKM, para pengusaha, dan analis ekonomi Perbankan tentang dampak pandemi dan waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi.

"Dari seluruh masukkan itu saya mengusulkan Pemilu 2024 itu ditunda satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi," ujar Cak Imin dalam keterangannya, Rabu 23 Februari 2022.

"Ya setahunlah, maksimal dua tahun," sambungnya.

Temui Surya Paloh, Prabowo Subianto Sambangi Markas Partai Nasdem

Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md datang ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu (27/3/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat mengikuti sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemilu 2024
Peristiwa
Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Lihat Selengkapnya
Pemilu 2024
Penundaan Pemilu 2024
PKB
Pemilu