Sukses

KemenPAN-RB soal ASN Ogah Dipindah ke IKN: Jangan GR, Belum Tentu Anda Terpilih

Pemerintah memastikan tidak sembarang ASN yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. ASN yang dipilih harus memiliki kompetensi dan unggulan.

Liputan6.com, Jakarta - Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Alex Denni turut merespons kabar soal banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ogah dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Alex memastikan, ASN yang akan dimutassi ke Nusantara hanya yang memiliki kompetensi dan unggulan. Dia pun memberi respons satir kepada para ASN tersebut untuk tidak gede rasa (GR) alias geer bakal dipilih untuk dipindah ke ibu kota negara baru, sehingga buru-buru menolaknya.

"Saya enggak mau ke sana, oh jangan GR dulu, belum tentu Anda terpilih. Jangan buru-buru cari koneksi," kata Alex dikutip melalui akun Youtube Kementerian Sekretariat Negara RI, Rabu (2/3/2022).

Alex memastikan, ASN yang terpilih untuk dipindahtugaskan ke Nusantara akan mendapatkan keuntungan dan fasilitas baik. Sehingga, kompetensi ASN di IKN Nusantara nanti berorientasi terhadap hasil, dibandingkan dengan sebuah jabatan.

"Kalau Anda terpilih ke sana, kita sedang menyiapkan allowance-nya apa, benefit-nya apa, sehingga itu betul-betul kita enggak cuma bikin fisik ke sana," ucapnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Siapkan Platform Khusus ASN

Saat ini, kata Alex, pemerintah sedang menyiapkan platform khusus bagi para ASN. Tujuan platform tersebut, para ASN secara simultan akan mendapatkan pelatihan dan pembelajaran dalam melayani masyarakat berbasis digital.

Melalui platform tersebut, para ASN dapat bekerja secara fleksibel namun tidak mengesampingkan output dari kinerja mereka. Dengan fleksibilitas ini, Alex memperkirakan jabatan fungsional nantinya akan semakin berkurang.

"Lebih berorientasi kepada learning, bukan sekadar kepada kompetensi. Jadi besar kemungkinan akan terjadi penyederhanaan fungsional yang saat ini jumlahnya ratusan, kemungkinan nanti mungkin tinggal belasan saja jumlahnya," ungkapnya.

 

Reporter: Yunita Amalia

Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.