Mantan Pegawai Gugat ke PTUN soal TWK, KPK: Itu Hak Setiap Warga Negara

FOTO: Dugaan Suap Dana PEN, Mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Ditahan KPK — Plt Jubir KPK, Ali Fikri. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ita Khoiriyah, melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). KPK menghormati gugatan tersebut.

Ita adalah salah satu pegawai KPK yang diberhentikan dengan hormat, setelah ia dinyatakan tidak lolos TWK. Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri, menilai itu merupakan hak Ita sebagai warga negara untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

"Terkait gugatan PTUN Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, kami dapat sampaikan bahwa KPK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Proses ini merupakan hak bagi setiap warga negara," ujar Ali Fikri, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (2/3/2022), seperti dilansir Antara.

Untuk menghadapi gugatan di PTUN itu, kata Ali, KPK bakal menyiapkan bahan persidangan yang dibutuhkan, seperti penjelasan mengenai proses penyelenggaraan TWK tersebut.

"Di mana proses ini telah dilandasi dasar hukum yang sah dan legal, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara," jelas Ali.

Kemudian, proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN dan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Sejumlah institusi terkait yang punya kewenangan dan kompetensi dilibatkan dalam proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

"Bahkan, melalui putusan MK Nomor: 34/PUU-XIX/2021 juga semakin menguatkan proses alih status pegawai menjadi ASN sudah sesuai aturan dan melibatkan lembaga yang berwenang dan berkompeten," bebernya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawainya. Tes ini dilakukan sebagai syarat alih fungsi pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan UU No 19 Tahun 2019.

2 dari 2 halaman

Tergugat Pimpinan KPK

58 Pegawai KPK Resmi Dipecat — Bendera merah putih berkibar setengah tiang di Gedung KPK, Kamis (30/9/2021). Hari ini, 58 pegawai resmi dipecat dari KPK karena tidak lulus TWK. (Liputan6.com/Fachrul Razi)

Sementara itu, dikutip dari laman https://sipp.putn-jakarta.go.id yang diakses Rabu, gugatan eks pegawai KPK itu didaftarkan Selasa (1/3) dengan nomor perkara 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Penggugatnya adalah Ita Khoiriyah dan kawan-kawan, sedangkan sebagai tergugat ialah pimpinan KPK, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Presiden RI.

Dalam gugatannya, Ita dan kawan-kawan meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan pemerintah, yang dilakukan oleh para tergugat dengan tidak melakukan rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Maladministrasi pada Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Selanjutnya, menyatakan tindakan pemerintah, yang dilakukan oleh para tergugat dengan tidak melakukan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Asesmen TWK Pegawai KPK menjadi ASN, adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.

Ita dan kawan-kawan juga meminta PTUN Jakarta menghukum para tergugat untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tersebut. Selain itu, PTUN Jakarta diminta menghukum para tergugat untuk merehabilitasi nama baik para penggugat.

Sumber: Antara