ICW: Usulan Penundaan Pemilu 2024 Kacaukan Tatanan Demokrasi dan Hukum

Menurut Egi, penundaan Pemilu 2024 dengan alasan demi stabilitas ekonomi, sangat tidak relevan. Sebab, dari segi pertumbuhan ekonomi, perekonomian Indonesia triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen (yoy) dan berpotensi naik pada 2022.

Selain itu, pilkada serentak pada 2020 juga telah terselenggara di 270 daerah dengan baik dan menerapkan protokol kesehatan dengan tertib,

"Sehingga tidak ditemukan 'klaster pilkada' seperti yang dikhawatirkan sebelum pelaksanaan. Bahkan tingkat partisipasi pada Pilkada Serentak 2020 mencapai angka 76,09 persen. Jadi, penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi COVID-19 tidak cukup relevan," tambah Egi.

Usulan penundaan Pemilu 2024 ini awalnya dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada 23 Februari 2022 seusai menerima pengusaha UMKM.

Cak Imin menyatakan para pelaku usaha khawatir masa transisi kekuasaan menyebabkan ketidakpastian pada sektor ekonomi dan bisnis sehingga mengusulkan Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun. Ia akan membawa usulan ini ke Presiden Jokowi.

Tak lama, pada 24 Februari 2022, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku menerima aspirasi dari petani yang ingin Pemerintahan Presiden Jokowi berlanjut sampai tiga periode. Airlangga berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya.

Setelah PKB dan Golkar, giliran Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Ketua Umumnya Zulkifli Hasan sepakat untuk mengundur Pemilu 2024 dengan lima alasan, yaitu pandemi COVID-19 belum berakhir, ekonomi Indonesia belum membaik, pertimbangan situasi global seperti konflik antara Rusia-Ukraina, besarnya biaya pemilu yang mencapai sekitar Rp180 triliun - Rp190 triliun serta masih banyak program pembangunan tertunda karena pendemi.