Wakil Ketua MPR Minta 3 Pimpinan Parpol Tarik Usulan Penundaan Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Wacana penundaan Pemilu 2024 terang-terangan mendapat penolakan dari Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. Hidayat mengaku mendukung konsistensi dalam menjalankan Pancasila dan UUD NRI 1945.

"Pembatasan itu adalah tuntutan reformasi yang sudah disepakati. Demikian pula adanya pemilu sekali dalam 5 tahun dan pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan memilih saat pemilu yang 5 tahun sekali itu," ujar Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/3/2022), seperti dilansir Antara.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sependapat dengan DPP Partisipasi Kristen Indonesia (Parkindo), supaya seluruh pihak menaati konstitusi dan amanat reformasi dengan cara menolak usulan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Dia juga berharap Presiden Jokowi meminta tiga pimpinan partai politik, yang terlanjur mengusulkan dan mendukung penundaan Pemilu 2024, untuk menarik usulan mereka. Tiga partai yang dimaksud antara lain, PKB, PAN, dan Golkar.

"Jika semua itu dilakukan, maka itulah makna dan manfaat dari ada dan pentingnya tertib berkonstitusi sebagaimana yang diharapkan Parkindo," ujar Hidayat.

Menurut Hidayat, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Apalagi, jadwal Pemilu 2024 sudah ditetapkan.

"Apalagi usulan pemunduran pemilu itu tidak sesuai dengan kesepakatan pada 31 Januari 2022 antara KPU dengan Pemerintah dan Komisi II DPR, yang di dalamnya ada perwakilan dari seluruh fraksi dan partai yang ada di DPR bahwa Pemilu 2024 tidak diundurkan melainkan akan tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024," terangnya.