Sukses

Jokowi: Kalau Pemindahan IKN Tidak Dieksekusi, Sampai Kapan Pun Tak Terjadi

Jokowi menyatakan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta sudah ada sejak era Presiden Sukarno pada 1957 silam.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, kajian soal rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sudah dilakukan sejak zaman Presiden pertama RI, Soekarno pada 1957 silam. Dia pun menyatakan bahwa memang butuh keberanian untuk mengeksekusi pemindahan IKN.

Jokowi menyadari ada risiko terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Namun, kata dia, apabila tidak segera diekesekusi, maka sampai kapan pun pemindahan ibu kota negara tidak akan terjadi.

"Jadi kajiannya (pemindahan IKN) sudah lama sekali. Kalau tidak kita eksekusi kajian-kajian yang ada ini, ya sampai kapan pun tidak akan terjadi," kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2022 di Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).

"Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ. Tapi kita tahu kita ingin pemerataan, bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris," sambungnya.

Dia menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Jakarta sudah dicanangkan Presiden Soekarno, namun gagal karena pergolakan politik yang terjadi saat itu. Soekarno kala itu ingin memindahkan ibu kota Indonesia ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Kemudian, Presiden kedua RI Soeharto juga berencana memindahkan IKN ke Jonggol, Jawa Barat. Namun, lagi-lagi rencana ini gagal karena pergolakan pada tahun 1997-1998.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Pemerataan Ekonomi

Jokowi menjelaskan, pemindahan IKN dilakukan karena pemerintah ingin ada pemerataan ekonomi di Indonesia. Pasalnya, 57 persen PDB dan perputaran ekonomi berada di Pulau Jawa.

"Padahal kita memiliki 17.000 pulau. 58 persen perputaran itu ada di Jawa sehingga marketnya semua ada di Jawa. Orang pengen kerja lari ke Jawa, khususnya Jakarta, karena magnet ekonomi ada di sini," jelas Jokowi.

 

3 dari 3 halaman

Pemerataan Infrastruktur dan Populasi

Dengan dipindahkannya IKN ke luar Pulau Jawa, pemerintah berharap perputaran ekonomi di Indonesia tak hanya fokus di Jakarta saja. Selain itu, pemindahan IKN juga untuk pemerataan infrastruktur.

"Agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, tidak terjadi ketimpangan infrastruktur, jumlah populasi, kita eksekusi (pemindahan IKN)," ucap Jokowi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.