Alasan Presiden Filipina Duterte Beri Penghargaan untuk Menkumham Yasonna Laoly

Liputan6.com, Jakarta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menerima penghargaan Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas / PAFIOO atau Penghargaan Presiden untuk Individu dan Organisasi Filipina di Luar Negeri tahun 2021. 

Penghargaan ini langsung diberikan oleh Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte melalui perwakilannya di Indonesia.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas penghargaan dari pemerintah Filipina. Suatu penghargaan yang luar biasa, dan bagi saya ini surprise,” kata Yasonna dalam siaran pers diterima, Selasa (1/3/2022).

Yasonna mengatakan, penghargaan disematkan karena dirinya dinilai berjasa atas kebijakan di bidang keimigrasian pada masa pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Filipina. Sebab, kebijakan keimigrasian di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 sangat mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kental rasa kemanusiaan.

Yasonna menjelaskan, selama pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menerbitkan berbagai kebijakan di bidang Visa. Pada 2020, tidak kurang dari lima kali Imigrasi menyesuaikan kebijakan pemberian visa selaras dengan upaya pemerintah mencegah penyebaran Covid-19. 

Hal tercatat sejak pada 5 Februari 2020 melalui Permenkumham No. 3, Imigrasi menjadi instansi pertama yang menerbitkan regulasi penanganan Covid-19, bahkan sebelum dibentuknya Satgas Covid-19. Kebijakan ini sudah ada yang kemudian dilanjutkan dengan Permenkumham 7, 8, 11, dan 26. 

"Pandemi Covid-19 membuat banyak hal harus dilakukan dengan kenormalan baru, termasuk kebijakan keimigrasian," jelas dia.

Yasonna menambahkan, selain peraturan perundang-undangan, dia juga memastikan kebijakan agar sesuai hak asasi manusia. Karena keselamatan warga negara adalah hak asasi yang harus dilindungi.

"Ternyata kebijakan-kebijakan itu diapresiasi, ini tentunya menjadi penambah energi bagi kami di Kemenkumham dalam memberikan pelayanan terbaik untuk semua,” tutup Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PDI Perjuangan ini.

Aturan Visa Selama Pandemi

Selama masa pandemi, terjadi dinamika aturan kebijakan untuk visa. Pada tahun 2021 dengan terbitnya Permenkumham No. 27 dan 34. 

Kebijakan visa yang berlaku pada saat ini merujuk pada Permenkumham No. 34 Tahun 2021 yang mana diketahui kebijakan bebas Visa Kunjungan dan Visa on Arrival dihentikan sementara. Kemudian, visa yang dapat diberikan kepada orang asing hanya visa yang jenis kegiatannya selaras dengan arah kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, orang asing wajib memiliki penjamin/sponsor di Indonesia, hal ini diberlakukan dengan tujuan untuk menjamin keberadaan kegiatannya pada masa pandemi Covid-19.

Dalam kebijakan ini, orang asing juga diwajibkan memenuhi dokumen persyaratan protokol kesehatan dalam pengajuan visa, seperti telah divaksin lengkap dan memiliki asuransi atau surat pernyataan menanggung biaya secara mandiri apabila terdampak Covid-19 selama berada di Indonesia.