Tolak Pemilu Ditunda, PDIP: Pemerintah-DPR Sudah Sepakat Digelar 14 Februari 2024

Oleh Liputan6.com pada 27 Feb 2022, 12:16 WIB
Diperbarui 27 Feb 2022, 12:17 WIB
5 Perintah Megawati ke Kader PDIP Jelang Pencoblosan
Perbesar
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memberi keterangan terkait Pemilu 2019 saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (16/4). Kelima, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya memenangkan pilpres dan pileg sebagai satu tarikan napas perjuangan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan menegaskan setia kepada konstitusi dan tidak ingin mengkhianati semangat reformasi yang memutuskan pembatasan masa jabatan presiden. PDIP menolak penundaan Pemilu 2024.

"Bagi PDI Perjuangan prioritas praktek kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu 2024," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dikutip dari siaran pers, Minggu (27/2/2022).

Hasto meminta semua pihak lebih baik mengurus masalah perekonomian hari ini seperti kenaikan harga bahan pokok hingga kelangkaan minyak goreng. Masalah ini lebih penting ditangani daripada membahas penundaan pemilu.

"Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024," jelas Hasto.

Menurut Hasto, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah seharusnya menjadi legacy Presiden Joko Widodo yang dikenal kompeten.

"Bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan," ujarnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Legacy Jokowi

Bila biaya tinggi menjadi alasan penundaan pemilu, PDIP menegaskan hal ini karena penerapan sistem proporsional terbuka. PDIP usul sebaiknya diubah menjadi proporsional tertutup untuk mengurangi biaya pemilu.

"Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi Partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp 3,7 triliun," jelas Hasto.

PDIP ingin Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP dapat mengukir berbagai legacy untuk Indonesia, baik dalam pembangunan infrastruktur, kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan kepemimpinan di G20.

"PDI Perjuangan mendukung Pemerintahan Jokowi-KH. Maruf Amien untuk bisa menghadapi situasi dan tantangan yang muncul karena pandemi Covid ini dan membangkitkan serta memulihkan perekonomian nasional. Itulah yang seharusnya menjadi fokus bersama kita," pungkas Hasto.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya