Demokrat Sebut Pertumbuhan Ekonomi Rezim Jokowi Tak Lebih Bagus dari Era Sebelumnya

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan membandingkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan era sebelumnya. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi pada masa rezim Jokowi tidak lebih bagus dibanding pemerintahan sebelumnya.

"Kalau saya melihat sebelum Covid, 5 tahun hampir 7 tahun pertama pemerintahan Pak Jokowi biasa-biasa saja. Pertumbuhan ekonomi tidak bagus, malahan tidak lebih dari 5 persen, berarti tidak ada advantage (keuntungan) dibandingkan pemerintahan sebelumnya," katanya dalam diskusi Menakar Kinerja Pemerintah & Kepuasan Publik, Sabtu (26/2/2022).

Syarief mengatakan, seharusnya pada tujuh tahun pertama pemerintahan Jokowi, Indonesia bisa mengkapitalisasi pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen. Tapi, kenyataannya tidak lebih dari itu.

"Target pertumbuhan ekonomi kita prediksi saya mudah-mudahan pada saat itu paling tidak sudah 6 persen sudah tercapai, tapi yang terjadi hanya 5 persen," kata Wakil Ketua MPR ini.

Kemudian, lanjut Syarief, terjadilah pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi sangat dalam. Sekarang pemulihan ekonomi dilakukan setengah mati dan naiknya tidak lebih dari 4,5 persen.

"Artinya bahwa memang pemerintahan ini sangat kesulitan sekali menangani permasalahan ekonomi," ujar politikus senior Demokrat tersebut.

Syarief lalu membedah kondisi APBN yang sudah sangat berbahaya. Utang pemerintah dan swasta sudah mencapai 41 persen atau hampir kurang lebih 7.000 triliun. Artinya, kewajiban untuk membayar utang luar biasa berat.

"Sekarang terus terang APBN kita tidak sehat, tax rasio juga demikian, sementara yang kita andalkan adalah pajak dari rakyat, sementara kita lihat pendapatan di nasional semakin menurun, ekspor kita juga semakin menurun, terakhir agak lumayan karena ditunjang komoditas komoditas tertentu," ujarnya.

Menurutnya, saat ekonomi negara belum pulih rakyat sudah banyak dibebani. Belum lagi naiknya harga bahan pokok yang tidak diantisipasi pemerintah.

"Pemerintah sudah melakukan operasi pasar tapi tidak berhasil, belum selesai masalah minyak goreng muncul lagi masalah kedelai, kedelai belum selesai muncul masalah daging," ujarnya.